RAPBN 2021, Kementerian PUPR Dapat Alokasi Anggaran Terbesar, Untuk Apa Saja?

  • Whatsapp
Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono saat di ruang kerja. (sumber: Instagram Kemen PUPR)

INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021 mendapatkan pagu anggaran tertinggi dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, yaitu sebesar Rp149,81 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran sebesar itu akan digunakan guna melanjutkan proyek infrastruktur yang sempat tertunda pada 2020 akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19.

Berita Lainnya

“Tahun 2020 ini KemenPUPR merelaksasi beberapa pekerjaan. Bukan membatalkan, tapi menunda, yang single year menjadi multi year atau yang belum lelang kami prioritaskan di 2021,” katanya salam video conference, Jumat (14/8).

Secara rinci Basuki menambahkan bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp115,58 triliun untuk meneruskan penundaan program, serta tambahan sebesar Rp34,23 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Lebih lanjut, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kepentingan, antara lain food estate, pembangunan kawasan industri, menyiapkan sarana dan prasarana dasar serta menambah konektivitas jalan.

“Pertama untuk ketahanan pangan itu Rp10 triliun untuk food estate Kalimantan Tengah yang explg (eks lahan gambut) 165 ribu hektare yang dikunjungi Presiden Jokowi. Kemudian di luar explg, 60 ribu hektare di Sumatra Utara,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Basuki, untuk mendukung pembangunan kawasan industri, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar industri. Seperti tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja yang akan berlokasi di Batang, Jawa Tengah seluas 40 ribu hektar termasuk membersihkan dan menggarap ladang.

“Di Batang itu ada 40 ribu hektare dan di Subang 1.600 hektare. Anggarannya Rp9,6 triliun,” ujar Basuki.

Selain itu, untuk menambah konektivitas jalan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 triliun. Pemulihan banjir juga dikatakan menjadi fokus dalam konektivitas jalan ini karena banyaknya terjadi bencana alam yang otomatis mengharuskan adanya perbaikan dibeberapa daerah seperti Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak dan lainnya.

Untuk program bidang sumber daya air, tambah Basuki, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp58,55 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan 47 bendungan, embung seluas 50 ribu hektar, lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250 ribu hektar lahan irigasi dan revitalisasi dana destinasi 5 daerah prioritas.

“Kemudian dalam bidang jalan dan jembatan itu sebesar Rp53,96 triliun untuk membangun 831 km jalan, 19 ribu meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpas, terowongan, 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta peningkatan IRR (internal rate of return) serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan,” tuturnya.

Untuk bidang pemukiman cipta karya, pihaknya menganggarkan Rp26,56 triliun untuk penyiapan air bersih, sanitasi persampahan dan rehabilitasi Madrasah, SD, SMP dan SMK.

“Perumahan kami alokasikan Rp8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus dan 111 ribu rumah swadaya dalam peningkatan rumah tidak layak huni,” kata Basuki.

Terakhir untuk program padat karya, Basuki menegaskan bahwa pihaknya menganggarkan Rp12 triliun untuk membuka 700 ribu lapangan pekerjaan.

Di tahun 2020 ini, Basuki mengatakan bahwa program padat karya sidah terealisasi sebesar Rp11,3 triliun dan akan dikebut hingga bulan September 2020 untuk menciptakan kurang lebih 605 ribu lapangan kerja. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *