INDOPOLITIKA.COM – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Tangsel Desman Ariando mengkritisi langkah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan pemkot setempat. Harusnya kata dia, tidak sekadar menertibkan, harus ada solusi konkret untuk penataan PKL ini.
Padahal, kata Desman, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel Nomor 8 Tahun 2014 tantang penataan dan pemberdayaan PKL, sudah menjadi tanggungjawab Walikota Tangsel untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. “Ya kalau hanya ditertibkan saja untuk apa ada Perda Tangsel Nomor 8 Tahun 2019,” papar Desman.
Dijelaskan Desman, dalam Perda Tangsel Nomor 8 Tahun 2014 di Bab II Pasal 3 disebutkan walikota melakukan penataan dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL.
“Lima langkah tersebut sudah dilakukan apa belum? Kalau penertiban kan acuannya Perda Tangsel Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Umum. Penerapan Perda Tangsel Nomor 8 Tahun 2019 belum berjalan,” ujarnya.
APKLI Kota Tangsel menurut Desman siap mendampingi pelaku usaha PKL termasuk pendampingan hukum. Jika tak ada solusi relokasi PKL, aktivitas PKL di Pasar Serpong bisa jadi akan terus berlangsung.
“Ya masak iya Satpol PP harus setiap hari melakukan penertiban. Kan penertiban itu pakai anggaran. Kalau ada solusi soal relokasi PKL, saya kira lebih efisien,” tambahnya.
Satpol Siap Pasang CCTV
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tangsel Mursinah mengatakan pihaknya akan terus melakukan penertiban di sekitar Pasar Serpong. Alasanya, pedagang di lokasi tersebut kerap bandel dan nekat berdagang di pinggir jalan.
“Kalau masih bandel ya kita angkut. Setiap hari kita tertibkan,” ungkap Mursinah menjelaskan saat memimpin penertiban PKL di Pasar Serpong, Senin (9/12/2019).
Bahkan, Mursinah berencana akan memasang Camera Circuit of Television (CCTV) di sekitar Pasar Serpong untuk memantau aktivitas PKL. “Entar kita pasang CCTV. Petugas kami juga setiap hari ada di sini jaga-jaga,” tegasnya.[asa]
Tinggalkan Balasan