Rektor UI Diolok Warganet, Said Didu: Sekarang Aturan Bukan Untuk Ditaati, Tapi Untuk Disiasati

  • Whatsapp
Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. Foto: Rahel/detikcom

INDOPOLITIKA.COM – Rektor UI Ari Kuncoro kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya membawa kampus tersebut bergelimang prestasi. Sebaliknya, ia menjadi sorotan lantaran merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN yang akhirnya dilegalkan Presiden Jokowi.

Hal itu membuat nama Rektor UI Ari Kuncoro menjadi trending Twitter hingga Rabu (21/7/2021) sore. Tak ayal, nama Rektor UI sudah dicicitkan lebih dari 75,5 ribu kali. Bahkan netizen tak segan menjadikan Rektor UI sebagai bahan ejekan.

Berita Lainnya

“Rektor UI mau narik tunai lupa PIN ATM BCA. Besoknya semua ATM BCA datang minta maaf,” sindir salah seorang netizen.

“Rektor UI kalau nerobos lampu merah, aturannya langsung diubah, lampu ijo jadi berhenti, merah jadi jalan,” sindir netizen lainnya.

“Rektor UI ditilang polisi, Polisinya yang harus bayar,” tulis yang lainnya.

“Rektor UI pingin masuk timnas U-23, batasan umur diubah,” tulis @GundiDr.

“Rektor UI mau naik gunung tapi nggak kuat. Gunungnya yang disuruh turun,” tulis akun @sandalista1789.

Akun @BunyiPadi, misalnya, membalas dengan menuliskan, “Rektor UI mau ke pantai tapi panas, mataharinya yang disuruh tenggelam.”

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu juga angkat bicara soal Rektor UI ini. Bagi Didu, di masa sekarang ini, peraturan yang ada bukan untuk ditaati, sebaliknya untuk disiasati. “Sekarang peraturan bukan untuk ditaati, tapi uuntuk disiasati,” tulis Didu.

Ia lantas memberikan sejumlah hal yang dianggap sesuai dengan aturan untuk disiasati ini. Pertama, pemberantasan korupsi dianggap hambat ekonomi – ubah UU KPK.

Lalu, TKA China sulit masuk, ya ubah peraturan persyaratan TKA masuk. “Rektor UI langgar statuta-ubah statuta UI. Dan pengusaha minerba mau habis izinnya-ubah UU Minerba,” sindir Didu.

Sedangkan Ismail Fahmi mempertanyakan pelajaran apa yang hendak disampaikan pemerintah dengan melegitimasi rangkap jabatan Rektor UI ini.

“Pelajaran apa ya yang ingin disampaikan oleh Rektor UI kepada seluruh mahasiswa, alumni, dan bangsa Indonesia? Moral apa yang ingin dibangun @univ_indonesia bagi bangsa ini? Bahwa jabatan harus diperjuangkan dengan cara apapun saat berkuasa?,” sindirnya dengan emoji berpikir.

Diketahui, pada 2 Juli 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP Nomor 75/2021. Di antara perubahan yang dibuat adalah poin mengenai rangkap jabatan Rektor UI. Dalam aturan terbaru, rangkap jabatan di BUMN/BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Berikut perbandingan isi pasal larangan rangkap jabatan Rektor UI:

PP 58/2013 berbunyi, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

  1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
  2. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
  3. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
  4. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara revisi Statuta UI, Pasal 39 (c) PP 75 Tahun 2021 berbunyi, Rektor dan Wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

  1. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
  2. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
  3. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
  4. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Hal inilah yang kemudian menjadi olok-olok netizen (warganet) di jagat maya. [asa]

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *