Advertisement
Advertisement
DaerahPolitik

Relawan Banten Bersatu: 2019 Tetap Pilih Jokowi

Banten – Era kepemimpinan Joko Widodo di tahun kelima ini sudah menunjukkan bukti yang nyata bagi rakyat. Misalnya, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, program pembangunan desa, hingga keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih beberapa proyek migas.

Hal itu diungkapkan Koordinator Banten Bersatu, Dede Kodrat. Berangkat dari harga bahan bakar minyak (BBM), Dede menilai ada penurunan harga jika membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan era SBY sebelumnya.

“Program BBM Satu Harga di Papua yang dulu saat era SBY harga bensin bisa mencapai 60 rb – 100 rb /liter. Di era Jokowi, harga bensin di Papua sama dengan harga bensin di pulau Jawa,” ujarnya, Rabu (16/1).

Sementara di era Jokowi-JK, pertama kali menjabat usai dilantik pada Oktober 2014 lalu, harga BBM jenis Premium misalnya tercatat Rp 6.500,-/liter. Pemerintah kemudian menaikkan harga Premium pada 18 November 2014 manjadi Rp 8.500,-/liter.

Namun, harga tersebut tak berlangsung lama, tepatnya pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan Harga premium menjadi 7.600,-/liter. Harga Premium bahkan turun pada 19 Januari 2015 menjadi 6.600,-/liter. Kenaikan harga premium kembali terjadi dalam waktu satu bulan selama dua kali yaitu pada bulan maret 2015 menjadi Rp. 6.800,-/liter dan 28 Maret 2015 menjadi Rp 7.300,-.

Setelah mengalami dua kali kenaikan pada Maret 2015, pemerintah kembali menurunkan harga premium dua kali masing-masing pada 5 Januari 2016 menjadi Rp. 6.950,- dan pada 1 April 2016 menjadi Rp 6.450,-/liter hingga saat ini belum mengalami kenaikan kembali.

Dede menambahkan, ada perbedaan lain soal harga BBM di era SBY dan Jokowi. Di era Jokowi, menurutnya anggaran yang selama ini dipakai mensubsidi BBM, yang digerogoti mafia migas, dialihkan untuk rakyat melalui program-program pembangunan untuk desa-desa.

Misalnya, program dana desa dan program pro rakyat lainnya seperti Permodalan Nasional Madani yang menyerap sebanyak 3,2 juta nasabah. Kemudian, adapula program sertifikat tanah gratis bagi rakyat, yang totalnya sudah mencapai 25 juta sertifikat di akhir tahun 2019 ini. Ditambah lagi, adanya program 1 juta rumah untuk rakyat.

“Dengan selisih harga 50 perak aja dari 2014 ampe 2018, Pak Jokowi disebut tidak pro rakyat. Padahal Jokowi memberantas mafia migas yang ada di Petral yang akhirnya dibubarkan, yang selama bertahun-tahun mengerogoti subsidi BBM,” terangnya.

“Jadi bohong besar kalau ada yang bilang Jokowi hanya membangun infrastruktur tanpa memiliki program kerakyatan. Kenyataannya program-program kerakyatan Jokowi sangat masif,” imbuhnya menegaskan.

Ia pun menegaskan, dirinya semakin yakin untuk kembali memilih Jokowi di Pemilu 2019 nanti. Menurutnya, hasil kinerja pemerintahan Jokowi sudah terlihat nyata.

“Baru satu periode aja pencapaiannya sudah luar biasa, apalagi kalau dua periode. Indonesia bisa hebat dan banyak rakyat miskin bangkit dari kemiskinannya. Kalau aku sih #2019TetapPilihJokowi karna aku orang waras yang akan selalu mendukung dan memilih orang baik yang dah keliatan kerjanya,” tegasnya.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close