Revisi UU Ketenagakerjaan, Pemerintah Mau Sunat Nilai Pesangon

  • Whatsapp
UU Ketenagakerjaan

INDOPOLITIKA.com – Pemerintah dikabarkan akan merevisi UU ketenagakerjaan yang didalamnya terdapat nilai pesangon yang berhak diterima pekerja. Revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka pasca Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada para menteri mengenai iklim investasi di Tanah Air.

Jokowi menerima laporan, dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan dari China sebagian besar memilih berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. “Nggak ada yang ke Indonesia,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (4/9) lalu.

Baca Juga:

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebut jika salah satu masalah ada pada pengupahan buruh atau tenaga kerja. “Di antaranya soal pesangon dan upah yang setiap tahun selalu naik secara otomatis,” kata Benny.

Sehingga, demi menggairahkan iklim investasi, Benny lebih setuju pesangon dipotong dan upah tidak harus selalu naik setiap tahun. Kalaupun naik, harus jelas hitung-hitungan dengan produktivitas buruh tersebut.

Masalah pesangon ini tak hanya disampaikan oleh Benny, tapi juga oleh ekonom senior Universitas Indonesia, Chatib Basri. Menurut Chatib, Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung lebih menyasar Vietnam, dibandingkan Indonesia. “Vietnam itu, pesangonnya setengah kali Indonesia,” kata dia.

Meski demikian, Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan terus bergulir karena didukung oleh pengusaha. Sebalilnya, KSPI tegas menolak revisi ini. Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar S. Cahyono, menuding pengusaha sengaja membuat alasan pesangon tinggi sebagai penyebabnya sulitnya iklim investasi di Indonesia.

Menurut dia, alasan ini hanya strategi demi memuluskan Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Di mana, salah satu usulannya adalah mengurangi nilai pesangon,” kata Kahar saat dihubungi di, Senin (9/9).

Kahar mengelak jika pesangon dijadikan alasan perusahaan Cina batal ke Indonsia. Fakta di lapangan, kata dia, menunjukkan sebagian besar perusahaan Cina di Indonesia tidak mau mengangkat karyawan kontak tetap. Mereka lebih banyak menggunakan karyawan kontrak yang bisa dipecat kapan saja tanpa harus membayar pesangon.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *