Revisi UU KPK Disahkan, Indonesia Terancam Rugi Rp 1,53 Triliun

  • Whatsapp
ilustrasi

INDOPOLITIKA.com – DPR telah mensahkan Revisi UU KPK dan telah direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari sisi ekonomi, ada anggapan bahwa selama KPK berkuasa membuat proyek-proyek atau investasi tersendat lantaran banyak petinggi BUMN tertangkap tangan melakukan korupsi.

Namun hal itu dibantah langsung oleh ekonom dari nstitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Menurutnya, anggapan tersebut salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

Baca Juga:

“Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu,” ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

“Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum,” tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

“Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan,” tutupnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *