Revitalisasi Monas Era Anies Tidak Ber-Izin Komisi Pembangunan Monas, Pratikno : Hentikan!!

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljiono menyebut hanya di periode Anies Baswedan revitalisasi Monumen Nasional tanpa adanya izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Kata dia, sebelum periode Anies, Monas sudah 3 kali di revitalisasi dan semua itu ada izinnya.

“Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini ke-4 kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin komisi pengarah),” ujar Basuk.

Baca juga:

Basuki menilai Anies tidak taat terjadap prosedur yang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam Kepres tersebut, disitu dijelaskan adanya Komisi Pengarah yang terdiri dari gabungan tujuh instansi, yakni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai ketua, Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretaris, serta beranggotakan; Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata.

Dalam Keppres yang dibuat dimasa kepemimpinan Presiden Soeharto tersebut, mengatur bahwa Pemprov DKI harus meminta dan mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah jika hendak melakukan pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

“Berarti 3 gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (gubernur Anies) mengikuti prosedur yang sudah ada,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta agar revitalisasi  yang sedang berjalan ini segera dihentikan. Sebab, revitalisasi ini tidak mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Ya karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk di stop dulu,” kata Pratikno

Lanjut Prarikno yang juga sebagai Ketua Komisi Pengarah meminta  Anies mengirim surat resmi terlebih dahulu kepada Komisi Pengarah. Setelah surat itu diterima, maka Komisi Pengarah akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan. Apakah revitalisasi itu dilanjut atau dihentikan.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *