Ribut Soal Natuna, Pemerintah Tegaskan China Melanggar Keputusanan UNCLOS

  • Whatsapp
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, memberikan keterangan kepada media terkait perairan Natuna.

INDOPOLITIKA.COM – Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat koordinasi terkait perairan Natuna, Kepulauan Riau. Rapat dilakukan secara tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Bacaan Lainnya

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol. Agus Andrianto.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

“Kami baru saja selesai melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna. Dalam rapat tadi ada empat kesimpulan. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia,” ujar Retno usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, jakarta, Jumat (3/1/2020).

Kedua lanjut Retno, wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sendiri telah diakui dan penetapan oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dengan Cina sebagai salah satu anggota UNCLOS 1982.

“Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi UNCLOS 1982,” tegasnya.

Keempat, sambung Retno, Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash nine sepihak (Klaim sepihak) yang dilakukan oleh Tiongkok. “Sebab negara Tiongkok, tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” pungkasnya.{asa}

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *