Ridwan Kamil Berikan Masukan ke Jokowi Soal Ibukota Baru  

  • Whatsapp
Ridwan Kamil

INDOPOLITIKA- Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ibukota baru di Kalimantar Timur.

Masukan soal ibukota disampaikan oleh Ridwan Kami, di sela-sela pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Jawa Barat.

Baca Juga:

“Saya melaporkan penerjemahan konsep pembangunan sumber daya manusia, kami mau ada revitalisasi SMK, revitalisasi 4.0 di Jawa Barat. Kita meminta ada atensi khusus Pak Presiden agar Jabar didukung maksimal. Kedua, memberi masukan soal ibukota,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ridwan Kamil mengatakan, tanah 180 ribu hektare untuk pembangunan ibukota baru, berdasarkan pengalamannya sebagai dosen perkotaan, maka bisa menghasilkan sebuah kota yang terlalu luas dan terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor.

“Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil,” ujar Kang Emil. “Jangan dibalik. Jangan mendesain ibukota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humanistiknya tidak maksimal,” sambung Kang Emil.

Kang Emil berpendapat, luas ibukota baru nantinya cukup 17 ribu haktare seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam membangun ibukotanya di Washington DC.

“Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Nggak usah 180 ribu hektare,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibukota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.

Dalam rencana pemerintah, tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan ibukota baru seluas 180 ribu hektare. Di mana, total rencana pendanaan untuk IbuKota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan DKI Jakarta.(rma)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *