RK: Mulai Rabu 15 April, PSBB di Bogor, Depok, Bekasi Diberlakukan

  • Whatsapp
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

INDOPOLITIKA.COM –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima daerahnya. Lima darah tersebut di antaranya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, penetapan PSBB ini akan mulai berlaku Rabu (15/4/2020) dini hari mendatang hingga dua pekan ke depan. Ridwan Kamil juga menyampaikan, status PSBB ini akan dipantau selama 14 hari. Adapun setelah pemantauan tersebut bakal dilakukan evaluasi status.

Bacaan Lainnya

“Lima wilayah disetujui untuk melaksanakan PSBB oleh menteri kesehatan. Daerah itu di antaranya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Kami telah koordinasikan akan dimulai di hari Rabu, 15 April 2020 dini hari selama 14 hari. Setelah 14 hari kita evalusi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Minggu (12/4/2020).

Sosok yang karib disapa Emil itu menyebutkan, dari lima daerah yang ditetapkan status PSBB, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi tidak bisa diberlakukan PSBB maksimal seperti wilayah perkotaan layaknya DKI Jakarta. Karenanya, Pemprov Jawa Barat bakal menetapkan dua zona PSBB.

“Kami memutuskan PSBB-nya terbagi dua yakni di zona merah, PSBB-nya maksimal, sementara nonzona merah akan disesuaikan karena di kabupaten ini wilayah pedesaan. Khusus Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor (PSBB) akan maksimal. Kami akan menutup akses di hari Rabu, akan menutup kegiatan perkantoran, kegiatan kebudayaan, dan kegiatan keagamaan,” katanya.

Di sisi lain, Emil menyampaikan, untuk masyarakat di lima wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 ini, pihaknya bakal mengelompokkan masyarakat ke dalam dua golongan bantuan. Adapun bantuan sosial untuk lima daerah ini akan berasal dari PKH, kartu sembako atau pangan nontunai, kartu prakerja, Bansos pemerintah pusat, dana desa, dana sosial dari provinsi, sampai dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah tersebut.

“Bantuan ini akan datang bervariasi. Semisal dari provinsi, saat diberlakukan PSBB (bantuan) akan dilakukan, seminggu kemudian menyusul bantuan lain dan seterusnya,” katanya.

Selain itu, Emil menyampaikan, Pemprov Jawa Barat juga akan mengampanyekan Gerakan Nasi bungkus atau Gasibu. Gerakan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tak tersasar bantuan dana formal dari pemerintah.

“Jika dari bansos yang jumlahnya tujuh pintu ini masih ada yang terlewat, maka akan ada dapur umum di kelurahan-kelurahan di lima wilayah, akan dibagikan nasi bungkus. Maka kepada mereka yang mampu dan ingin membantu bisa berkoordinasi dengan RT/RW-nya, jika masih ada masyarakat yang terlewat oleh bantuan formal pemerintah,” katanya

Sementara itu terkait sanksi status PSBB, Emil menyebut, aparat keamanan kini memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang disesuaikan dengan kebijakan walikota dan bupati. Bahkan kepada pabrik-pabrik yang masih beroperasi, pihaknya telah memberikan arahan khusus.

Sebelumnya diketahui, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Sabtu (11/4/2020) kemarin. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *