RUU KUHP ditunda, ICJR Dorong Presiden Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

  • Whatsapp
Peneliti ICJR

INDOPOLITIKA.COM -Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mendorong agar Presiden Jokowi membentuk komite ahli Pembaharuan hukum pidana (APHP). Itu menyusul karena adanya permintaan Jokowi untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurut Peneliti ICJR Anggara, pembentukan komite ahli ini adalah langkah yang tepat.

“Karena, keberadaan Komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam Pemerintahan ini supaya selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,”. ujar Anggara kepada Indopolitika.com saat dihubungi Senin (23/9/2019).

Berita Lainnya

Anggara sangat mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menyebut pasal- pasal dalam RUU KUHP  itu bermasalah dan perlu dikaji kembali.

“Langkah ini, menurut saya, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draft RKUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” katanya.Institut

Sebelumnya dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor beberapa hari lalu, Jokowi meminta Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan penundaan pengesahan RUU KUHP kepada DPR.(pit)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *