Sedih Namanya Dicatut Arsul Sani Sebagai Pimpinan KPK Yang Setuju Revisi

Ruki: Jangan Biasakan Memutarbalikkan Fakta Dong

  • Whatsapp
Mantan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (tengah) bersama skuad pimpinan KPK lainnya saat itu yakni; Indriyanto Seno Adji, Johan Budi SP, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain

INDOPOLITIKA- Tak terima namanya dicatut oleh anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, sebagai pimpinan KPK yang menjadi inisiator revisi Undang-Undang (UU) KPK, mantan Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, angkat bicara.

“Saya sangat sedih selalu terjadi misleading dan misinformation. Dan ketika itu terjadi kesalahan semua ditudingkan ke saya. Saya sebenarnya tidak pernah mau bicara, tidak mau mengklaim. Tapi karena saya sudah dipojokkan, jadi saya buka bahwa semua itu tidak benar. Jangan biasakan memutarbalikkan fakta karena yang benar bukan itu,” ujar Ruki kepada wartawan Sabtu (7/9/2019).

Baca Juga:

Ruki menegaskan kala itu, justru dia tak setuju rencana merevisi UU KPK. Ketidaksetujuan itu bahkan disampaikan dalam surat jawaban pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi yang meminta pendapat dan pandangan KPK mengenai revisi UU KPK.

“(Surat itu) ditandatangani kami berlima. Tidak cuma Taufik sendiri, tapi lima pimpinan. Apa jawaban kami terhadap surat itu? Pertama pada prinsipnya kami pimpinan KPK tidak setuju keinginan beberapa anggota DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK,” kata Ruki.

Ruki mengatakan, kala itu pimpinan KPK juga menyarankan agar pemerintah dan DPR merevisi dan harmonisasi UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, KUHP, dan KUHAP terlebih dulu sebelum merevisi UU KPK. Menurut dia, UU tersebut lebih urgen untuk direvisi.

Selain itu, pimpinan KPK waktu itu menyarankan, kalaupun UU KPK mesti direvisi harus bertujuan untuk menguatkan tugas dan fungsi KPK, bukan sebaliknya. Sebab, menurut Ruki, selama ini draf revisi UU KPK dinilai akan melemahkan KPK.

“Terhadap rumusan substansi di atas, KPK berharap pemerintah bisa pertahankan usul KPK,” katanya.

Sebelumnya, Arsul Sani menunjukkan salah satu arsip rapat bersama KPK. Dalam arsip yang ditunjukkan Arsul Sani tertulis rapat tersebut pada 19 November 2015. KPK pada periode November 2015 masih diisi Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi. Dua nama lainnya yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Arsip itu memperlihatkan poin-poin masukan dari KPK saat rapat bersama dengan DPR. Ada bagian soal ‘5 Poin Masukan dari KPK’. Poin keempat (IV) dalam arsip itu tertulis tentang penyempurnaan revisi UU KPK. Berikut ini bunyinya:

IV. Terkait Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

1. Revisi tetap dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan KPK, bukan untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga KPK.
2. Penguatan kelembagaan tersebut, berfokus kepada pengaturan beberapa ketentuan dalam UU KPK, yaitu:
a. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,
b. Pembentukan Dewan Pengawas KPK,
c. Kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan,
d. Kewenangan KPK dalam mengangkat Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum.

Arsul menyatakan pihaknya melihat KPK sebagai lembaga, bukan orang per orang. Dia menyebut revisi UU KPK intinya pernah dibahas bersama KPK periode saat ini.

“Kami melihatnya KPK sebagai lembaga dan pimpinannya sebagai representasi lembaga, bukan siapa orangnya. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa soal revisi ini pernah dibicarakan dengan pimpinan KPK di DPR periode ini, terlepas siapa-siapa pimpinan KPK-nya,” jelas Arsul kepada wartawan, Jumat (6/9). [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *