Saat Penyadapan Bupati Sidoarjo Dilakukan, KPK Masih Pakai UU KPK Yang Belum Direvisi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Komisi antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) perdana terhadap Bupati Sidoarjo Saiful llah pada Selasa (7/1) malam. OTT tersebut seolah menjadi jawaban bagi publik yang selama ini meragukan kepemimpinan Firli dan diberlakukannya UU baru nomor 19 tahun 2019.

Sesuai dengan aturan, sebelum digelar OTT, maka dilakukan penyelidikan secara tertutup atau penyadapan. Di bawah UU baru, maka aktivitas penyadapan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berita Lainnya

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata mengklarifikasi bahwa penyadapan ini masih masuk dalam aturan undang-undang lama.

“Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan. (OTT berdasarkan) informasi yang sebelumnya, sudah lama,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Lebih lanjut, KPK saat ini masih menyusun standard operational procedure (SOP) terkait penyadapan.

“Kan Dewasnya sudah ada, tinggal nanti ketentuan SOP-nya seperti apa nanti kita atur,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah terlihat diamankan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saiful dan belasan orang sempat dibawa ke Subdit III Tipidkor Mapolda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan awal.

Ada empat orang penyidik komisi antirasuah tiba di Mapolda Jatim dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih sekitar pukul 01:30 WIB pada Rabu dini hari.

Terlihat para penyidik yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan membawa dua tas yang diduga berisi barang bukti. Tak hanya itu, salah seorang penyidik juga membawa satu map berisi dokumen. Keempatnya tidak memberikan komentar banyak. “Nanti dulu ya,” kata salah seorang penyidik kepada awak media.

Selain mengamankan Saiful Ilah, juga tampak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo, Arie Suryono, dua ajudan bupati, seorang kontraktor sebuah proyek yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan dua perempuan.

Selanjutnya, mereka akan diterbangkan ke kantor komisi antirasuah di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih dalam, sebelum status hukumnya ditentukan lebih lanjut.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *