Saiful Mujani: Pemerintah Merangkul Semua Partai Bisa Membuat Check and Balances Mati

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif SMRC Saiful Mujani . Foto: Net

INDOPOLITIKA.COM – Direktur Eksekutif SMRC Saiful Mujani baru-baru ini mengurai peran dan kekuatan oposisi dari era Presiden Gus Dur hingga Presiden Jokowi saat ini. Menurut dia, di era demokrasi, check and balances antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan. Dan hal itu bisa dimainkan oleh DPR.

“Yang membedakan demokrasi dengan sistem yang lain adalah adanya check and balances antara legislatif dan eksekutif, DPR  dan pemerintah. DPR seperti rem mobil yang bisa ikut menjaga agar pemerintah berjalan terarah, ga nabrak sana sini, agar program sesui dengan yang telah disepakati,” ulas dia melalui akun Twitternya, kemarin.

Berita Lainnya

Dikatakan Saiful Mujani, check and balances itu mensyaratkan ada kekuatan DPR yang otonom atau independen dari pemerintah. idependensi itu terkait dengan apakah partai yang punya wakil di DPR itu anggota koalisi pemerintah atau tidak.

“Bisa saja anggota koalisi itu berperan untuk check and balances, untuk kontrol pemerintah, tapi dalam prakteknya tidak mudah, tidak cukup independen. Maka check and balances itu lebih bisa diperankan oleh partai yang berada di luar koalisi,” tuturnya.

Lanjut dia, kekuatan partai di DPR yang di luar koalisi tidak mesti harus mayoritas tapi harus cukup besar. Sebab kalau mayoritas dan kuat sekali bisa membuat pemerintahan tidak jalan, deadlock. “Cukup lah misalnya 40-45 persen anggota DPR dari partai bukan pendukung pemerintah,” harapnya.

“Memang tidak ada aturannya berapa banyak partai yang dibolehkan untuk menjadi anggota koalisi pemerintah. Sekarang ini pemerintah boleh saja merangkul semua partai, ini bisa membuat check and balances lemah atau bahkan mati. Ini harus dipikirkan agar ada aturan ini,” sambungnya.

Memang, kata dia, pada masa Presiden Gus Dur, tidak ada partai yang jelas oposisi, tapi Golkar yang berkekuatan di DPR sekitar 25 persen cukup berperan untuk jadi motor check and balances pada saat itu.

Sementara pada masa Presiden Megawati juga tidak cukup jelas partai oposisinya kecuali PKB. Pada masa Presiden SBY, kekuatan check and balances diperankan oleh Pdip, Gerindra dan Hanura. Kekuatan mereka saat itu sekitar 30 persen di DPR. Lumayan. Kasus yang menonjol adalah interpelasi Bank Century juga berseberangan soal UU Pilkada antara DPR dan Presiden.

“Pada term pertama presiden jokowi check and balances dapat diperankan oleh Gerindra, Demokrat, dan Pks. Kekutan mereka juga sekitar 30 persen. Lumayan,” tuntasnya. [ind]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *