Sakit Jantung, Stroke, Kanker, Ginjal yang Bikin BPJS Bangkrut

  • Whatsapp
Layanan BPJS

INDOPOLITIKA – Kementerian Keuangan mencatat, defisit BPJS Kesehatan terus melebar sejak 2014 lalu. Tahun ini, defisit keuangan yang ditanggung BPJS Kesehatan diestimasikan mencapai Rp 28,5 triliun. Salah satu sumber utama defisit itu adalah pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan yang sangat besar.

Selama tahun 2018, BPJS Kesehatan telah menghabiskan dana Rp 79,2 triliun untuk pembayaran klaim 84 juta kasus penyakit peserta. Aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniandi mengatakan penyakit katastropik atau penyakit perlu perawatan khusus dan berbiaya tinggi yang paling banyak membebani anggaran dari BPJS Kesehatan, yakni sebesar Rp 18 triliun atau 22 persen dari total dana pelayanan yang digunakan tahun lalu.

Baca Juga:

“Biaya terbesar yang ditanggung seperti kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan penyakit aliran darah lainnya,” kata dia.

Ia mengungkapkan, untuk membayar klaim penyakit jantung, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sampai Rp 9,3 triliun. Lalu untuk penyakit stroke, dikeluarkan uang senilai Rp 2,2 triliun.

Kemudian BPJS Kesehatan juga mencatat, pembayaran untuk pengobatan atau klaim penyakit kanker mencapai Rp 2,9 triliun. Adapun untuk kasus gagal ginjal dikucurkan Rp 2,1 triliun Sementara untuk penyakit darah seperti talasemia, dibayarkan klaim sebesar Rp 430 miliar.

Selain penyakit, Ocke menambahkan, anggaran BPJS Kesehatan juga digunakan untuk membiayai persalinan. Karena menurut Ocke angka kelahiran Indonesia cukup tinggi karena disebabkan banyaknya angkatan muda yang menikah. Namu ia tidak memberikan angka pasti terkait anggaran yang digunakan untuk membiayai persalinan. “Besarnya saya lupa angkanya, kalau persalinan jumlah penduduk kan tergantung fasilitas maksudnya tingkat kelahiran,” tuturnya.

Catatan Kementerian Keuangan, pada 2014, defisit BPJS Kesehatan senilai Rp 1,9 triliun dan setahun kemudian membengkak menjadi Rp 4,4 triliun. Pada 2016 defisit BPJS Kesehatan tercatat Rp 6,7 triliun. Namun, dengan bantuan pemerintah Rp 6,8 triliun, angkanya pun surplus menjadi Rp 100 miliar. Setahun kemudian, angka defisit kembali menganga ke angka Rp 13,8 trliun. Suntikan dana pemerintah Rp 3,6 triliun berhasil memangkas defisit menjadi Rp 10,2 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyetujui besaran kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu,” kata Fachmi.

BPJS memang menginginkan adanya penyesuaian iuran kepesertaan karena selama ini tidak ada perubahan nominal iuran sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp 16.500 hingga Rp 40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda. Usulan kenaikan iuran kelas 1 tercatat sebagai yang paling signifikan, dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000.

Lalu, iuran kelas 2 diusulkan untuk naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 80.000. Sementara iuran kelas 3 diusulkan untuk naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Fachmi menegaskan pihaknya tidak turut campur tangan dalam penyusunan nominal kenaikan iuran seperti yang telah dilakukan DJSN. Dia menyebut BPJS Kesehatan hanya menyodorkan data-data mengenai besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai tiap peserta dan berbagai informasi lainnya.[ab]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *