Sampah Aja Diimpor dari AS, Dewan: 1.078 Kontainer Menuju Pelabuhan Tanjung Priok

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VII ini menambahkan, jumlah kontainer yang berisi sampah impor yang sudah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 72 kontainer. Dari informasi yang didapatnya, total keseluruhan sampah impor yang akan masuk pelabuhan Tanjung Priok mencapai 1078 kontainer. “1078 kontainer itu tersebar di 14 titik di Indonesia. Semuanya nantinya akan menuju Tanjung Priok,” jelasnya.

Dedi menyayangkan kinerja Sucofindo yang seharusnya menjadi filter barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Sucofindo dinilai lalai membiarkan sampah-sampah masuk dari luar negeri. Menurut Dedi, problem utama Sucofindo sebagai mitra Kementerian Perdagangan untuk melakukan survei dari sisi barang impor ternyata tidak melakukan pemeriksaan. Sucofindo hanya melakukan pemeriksaan administrasi. Komisi IV DPR RI sepakat meminta Sucofindo mengembalikan sampah-sampah impor tersebut ke negara asalnya.

Bacaan Lainnya

“Kelalaian Sucofindo dikhawatirkan dapat mengancam keamanan negara. Bagaimana kalau material yang diimpor itu bukan hanya sampah, tapi narkoba. Bagaimana kalau  limbah beracun. Bagaimana kalau senjata. Kita minta putus kontrak karena ini sudah membahayakan negara. Kita  minta dikembalikan ke negara asalnya 1078 kontainer dan ada 63 kontainer yang tidak ada izinnya,” tegas Dedi yang diamini para Anggota Komisi IV DPR RI.

Dalam sidak tersebut Komisi IV DPR RI turut hadir Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia, Bagus Adhi Mahendra Putra, Sri Wulan, Krisantius Kurniawan, Darori Wonodipuro, Abdullah Tuasikal, Muhtarom, Suhardi Duka, Slamet, Muhammad Syafruddin. Turut mendampingi, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK,  Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan perwakilan Ditjen Bea Cukai.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *