Sanksi Menanti Bagi ASN yang Pergi Keluar Daerah atau Nekat Mudik Idul Fitri

  • Whatsapp
Tjahjo Kumolo

INDOPOLITIKA.COM – Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) terus ditempuh Pemerintah. Salah satu kebijakan terkini, pemerintah melarang pegawai negeri sipil (PNS) alias aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya untuk bepergian ke luar daerah maupun mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya Tjahjo juga telah mengeluarkan SE No.36/2020 tertanggal 30 Maret yang meminta agar PNS tidak mudik saat Lebaran nanti. “SE yang baru lebih mempertegas untuk menunda mudik,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

Dia mengatakan di dalam SE No.36/2020 tidak adanya ketentuan pemberian sanksi jika PNS mudik. Sementara di dalam SE yang baru ada ketentuan bahwa jika terdapat PNS yang melanggar maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur di dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Kami ingin seperti Maklumat Polri, tegas ada sanksinya. Ini saya kira dapat bisa diterapkan. ASN harus tegak lurus taat kepada pemerintah dan negara yang saat ini sedang ada musibah nasional,” ungkapnya.

Tjahjo mengungkapkan sanksi yang diberikan kepada PNS bisa bermacam-macam. Mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan kinerja.

“Bisa teguran, bisa tunjangan kinerjanya dipotong. Saya kira masih banyak alternatif. Kalau sudah diingatkan masih nekat nanti akan dibahas bersama-sama BKN dengan Kemenpan RB,” tuturnya.

Meski begitu di dalam SE itu disebutkan jika dalam keadaan terpaksa perlu untuk berpergian ke luar kota maka PNS harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dia pun meminta agar semua PPK memastikan jajarannya tidak mudik.

“Saya kira seluruh pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga maupun pemda memastikan bahwa PNSnya tidak mudik atau keluar kota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai,” ujarnya.

Mantan anggota DPR ini menyebutkan bahwa larangan mudik ini untuk mencegah penyerbaran virus Corona ke daerah-daerah. Hal ini mengingat jumlah PNS cukup besar. “Dari 4,2 juta PNS kita, taruh 1 juta yang mudik. Kalau 1 juta , satu keluarga 3 sampai 4 orang. Ini bisa 4 juta. Kalau ini bisa tak mudik, ini bisa mencegah penularan virus di daerah,” katanya.

ASN juga diminta aktif mengajak masyarakat melakukan pencegahan, termasuk tidak bepergian ke luar daerah maupun mudik, menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak aman, serta bergotong royong meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *