Seberapa Besar Peluang Partai-Partai Gagal Dapat Jatah Menteri Jokowi?

  • Whatsapp
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Maruf Amin bersama Ketua Umum partai-partai pengusung (ist)

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, perbincangan politik di Indonesia sedikit berubah haluannya. Dari perseteruan siapa yang layak menang, curang, dan saling klaim berubah menjadi saling unjuk gigi agar mendapat rampasan perang pasca pemilu, yakni jatah kursi menteri dan jabatan pemerintahan lainnya.

Secara kalkulasi politik, koalisi partai pengusung Jokowi-Maruf Amin seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI memiliki modal dasar untuk mendapat jatah kue politik kemenangan. Namun perebutan menteri tak sebatas dukungan awal dari partai politik. Jika diberikan dibedah terdapat 6 partai yang punya kekuatan lebih besar dibandingkan yang lainnya di koalisi, karena ikut menyumbang 20 persen Presidensial Threshold  pencalonan Jokowi yakni, PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, dan Hanura.

Selain faktor tersebut, faktor suara partai juga berpengaruh. Partai-partai lama seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP hampir pasti mendapatkan kursi menteri, hanya jumlah kursinya saja yang akan menyebabkan tarik-tarikan antar elit partai karena melenggang mulus ke Senayan. Berimbas pada partai-partai yang gagal ke Senayan peluangnya mendapatkan kursi menteri berkurang, apalagi semua partai baru yang mengusung Jokowi gagal ke parlemen.

Dari semua partai yang gagal, secara hitung-hitungan politik hanya Hanura yang memiliki starting poin lebih depan, meski gagal kembali menempatkan fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Partai yang diketuai Oesman Sapta Odang tersebut menyumbang Presidensial Threshold karena 2014 mereka mendapatkan 5,26 persen suara. Sedangkan Partai lainnya harus mencari celah-celah lain untuk mendapatkan kue kekuasaan.

Terbaru Partai Bulan Bintang, walaupun harus menelah pil pahit kembali gagal ke Senayan. Partai yang dikomandoi oleh Ahli Hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sudah berkeringat dengan menjadi ketua tim hukum pasangan 01 dalam sidang sengketa pilpres 2019. Tinggal Perindo, PSI, dan PKPI yang harus unjuk loyalitas dan komitmen politik pada Jokowi.

Partai pengusung yang mempunyai kemungkinan kecil mendapat jatah menteri, harus semakin kuat pasang kuda-kuda bahkan harus tancap gas. Pasalnya pasca penetapan pemenang pilpres, Partai koalisi Adil-Makmur Prabowo-Sandi mundur teratur meninggalkan Prabowo-Sandi. Bahkan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah beberapa kali melakukan komunikasi politik langsung dengan Jokowi, ditambah mereka punya suara di parlemen yang pasti menjadi pertimbangan.

Pada akhirnya politik bukan soal hitam atau putih atau baik dan buruk, tapi politik itu dinamis, abu-abu, dan tak terlalu akrab dengan moralitas atau etika. Sebagaimanapun kalkuasinya, semua tergantung Presiden Jokowi dan hitung-hitungan kepentingannya. (TRA)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan