Sekda Provinsi DKI Baru dan Tantangan DKI ke Depan (Habis)

  • Whatsapp
Oleh: Achmad Fachrudin

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdraprov) DKI Marullah Matali mewakafkan dirinya sebagai birokrat Pemprov DKI  Jakarta sejak tahun 1996. Sejumlah jabatan penting pernah diembannya. Antara lain sebagai Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta, Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Wali Kota adalah Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Sedikit berbeda dengan Sekdaprov DKI sebelumnya, bang Marullah, demikian biasa disapa, memiliki latar belakang pendidikan agama yang kokoh karena alumnus Universitas Islam Madinah Saudi Arabia dan lulus Program S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Latar belakang pendidikan dan karirnya yang banyak bersentuhan dengan pembinaan mental dan spiritual aparatur Pemprov DKI mengantarkannya menjadi birokrat profesional dan relijius.

Berita Lainnya

Dikaitkan dengan visi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni: “Maju Kotanya Bahagia Warganya”, ibarat botol ketemu tutupnya: pas dan klop. Artinya sudah sangat tepat manakala Sekdarov DKI kini giliran dijabat oleh bang Marullah. Sepanjang yang bisa ditelusuri dari berbagai informasi yang tersedia, saat menjadi Walikota Jakarta Selatan Marullah mengidealisasikan terwujudnya kota  Jakarta Selatan yang modern dan relijius.

Secara praktikal, hal tersebut ditunjukkan dengan terobosan programnya membentuk Program Jakarta Maghrib Mengaji. Tujuannya untuk menghidupkan kembali budaya keagamaan yang positif melalui pembinaan mental dan spiritual, sehingga generasi muda tidak mudah terkontaminasi perilaku yang kurang baik.

Setahun menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan, Marullah berhasil menjalankan program Jakarta Maghrib Mengaji di 2.680 masjid yang tersebar di 65 kelurahan Jakarta Selatan. Bahkan untuk lebih mensosialisasikan kegiatan Jakarta Maghrib Mengaji, Marullah juga meluncurkan aplikasi JakartaMaghribMengaji.ID.

Kepercayaan dan Chemistry

Selain melalui proses fit and proper test yang panjang dan melelahkan, tidak bisa dielakkan pengangkatan bang Marullah sebagai Sekdapro DKI terkait dengan kualitas dan integritas personal yang dimilikinya. Selain itu, dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah modal kepercayaan (trust) yang diberikan dari pimpinan/atasan. Tanpa trust, sulit bagi seseorang untuk memperoleh kedudukan kunci di lingkungan birokrasi DKI. Di lingkungan perusahaan swasta bonafid, posisi Sekdaprov bisa dipersamakan dengan CEO atau Chief Executive Officer.

Kepercayaan menduduki posisi puncak di jabatan publik berhubungan dengan karakter positif seseorang, atau apa yang oleh Aristoteles disebut dengan  good character. Yakni: pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud yang baik (good sense, good moral character dan good will).  

Jika ia seorang pejabat publik yang ingin digugu dan ditiru ucapan dan tindakannya, meminjam formulasi pakar komunikasi Jalaluddin Rahmat, ia harus  memiliki  daya tarik sumber (source attractivenes), kredibilitas sumber (source credibility), kecakapan dan  kemampuan (competence and expertness).

Dengan adanya kapercayaan yang berbasis pada good character, kecakapan dan kompetensi akan akan terbangun relasi yang penuh chemistry antara Sekdaprov dengan DKI-1 khususnya dan DKI-2 pada umumnya. Serta akan memudahkan bagi terjalinnya komunikasi dan koordinasi sinerjis antara Sekdaprov dengan gubernur dan wakil gubernur DKI dalam melaksanakan roda birokrasi Pemprov DKI yang dikenal cukup gemuk dan tidak semudah membalikkan tangan dalam menggerakkannya. Terlebih di era pandemi Covid-19 saat ini.

Sejauh ini, dalam memimpin roda pemerintahan khususnya dalam menerapkan kebijakan dan program straregis, Gubernur Anies dikenal sebagai pemimpin yang sangat mengandalkan modal intelektual, rasionalitas  dan konsepsional yang berbasis pada kaidah/norma  ilmiah dan empirik. Sebagai Sekdraprov,  bang Marullah akan menjadi tokoh kunci dan sentral bagaimana gaya (style) kepemimpinan dan berbagai kebijakan strategi Gubernur Anies dapat diterjemahkan secara administatif  dan sekaligus operasional (aplicable).

Katalisator dan Egaliter

Dalam posisinya sebagai motor birokrasi, Sekdaprov DKI harus menjadi   motivator, inisiator dan katalisator bagi pejabat dan aparatur pemerintahan Pemprov DKI Jakarta terus mampu meningkatkan kinerjanya. Bahkan kinerja tersebut harus lebih terdongkrak atau terakselerasi dengan adanya Sekdaprov yang baru.  Untuk itu, Sekdaprov DKI baru dituntut untuk mampu melakukan terobosan kreatif, inovatif dan progressif guna menjawab berbagai tantangan pembangunan Jakarta yang kian kompleks.

Ada semacam harapan membuncah di kalangan warga Jakarta, Sekdaprov DKI baru mampu menjadi komunikator andal dan sekaligus mediator Gubernur DKI dan Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, pihak TNI/Polri  maupun dengan pemerintah pusat kepada relasi dan kordinasi yang makin dinamis. Termasuk juga dengan berbagai elemen dan komponen masyarakat Jakarta yang demikian banyak dan sangat plural, baik dari sisi orientasi, afiliasi politik bahkan kepentingannya.

Kata kunci untuk mampu melakukan komunikasi, koordinasi, sinerji dan sebagainya pada  good character. Yakni: pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud yang baik (good sense, good moral character dan good will), harus  memiliki  daya tarik sumber (source attractivenes), kredibilitas sumber (source credibility), kecakapan dan  kemampuan (competence and expertness). Modal tersebut telah dimiliki bang Marullah.  Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh Sekdaprov DKI, melainkan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan Jakarta lainnya.

Sekalipun sudah menjabat orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sejatinya seorang Sekdaprov adalah sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat. Maka sifat dan sikap egaliter, transparan dan demokratis yang menjadi ciri khas dari nilai-nilai budaya Betawi, harus tetap melekat dan terpelihara. Dengan cara demikian, maka dukungan dari berbagai elemen masyarakat, akan terus mengalir bahkan dimungkinkan meningkat tajam.

Empat Isu Strategis

Aktualisasi fungsi Sekdaprov DKI kini dan ke depan  tentu saja banyak tantangan. Dalam dua tahun terakhir ini (hingga masa jabatan Gubernur Anies berakhir di 2022), sekurangnya ada empat isu atau agenda strategis. Pertama, menghadapi  trend atau kurva pandemi Covid-19 yang masih terus tinggi dengan berbagai implikasi problem yang makin pelik. Seperti keterbatasan fasilitas rumah sakit, tenaga medis, alat kesehatan dan sebagainya. Termasuk adalah terkait dengan vaksinasi yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Disini tugas Sekdaprov DKI yang cukup berat adalah bagaimana mengoptimalisasikan anggaran maupun aparatur yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk lebih secara efektif, efisien, dan konkrit menurunkan kurva atau trend penderita Covid-19, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Idealnya sebelum masa jabatan Gubernur Anies berakhir di Oktober 2022, pandemi Covid-19 di Jakarta sudah berakhir tuntas, dan Jakarta kembali kepada kehidupan yang benar-benar normal.

Kedua, kinerja pemerintahan Anies Baswedan sejauh ini diketahui cukup moncer. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berbagai penghargaan yang diberikan oleh sejumlah lembaga di tingkat nasional maupun internasional. Pengakuan dan penghargaan atas kinerja Anies tersebut bukan disetting, dibranding  atau direkayasa dengan menggunakan influencer atau buzzerRP, melainkan diberikan karena Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies banyak menuai prestasi tinggi.

Meski demikian, sejumlah program prioritas yang disampaikan Anies saat kampanye Pemilhan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, masih perlu seluruhnya dituntaskan.  Diantaranya program perumahan DP (down payment) atau uang muka Nol Persen yang baru terlaksana sekitar 0,34 persen, menuntaskan program normalisasi dan naturalisasi aliran sungai, membuka lapangan kerja baru dan sekaligus menekan tingkat pengangguran, dan berbagai program unggulan lainnya.

Terkait ikhtiar menuntaskan agenda pembangunan yang masih tersisa, sebagai Sekdaprov DKI, bang Marullah harus menjadi lokomotif guna mempercepat akselerasi program pembangunan yang masih tercecer. Jikapun pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena APBD DKI dilakukan refocusing untuk membiayai kegiatan lainnya terkait penanganan dampak Covid-19, Sekdaprov DKI harus dapat memainkan peran profesional dan strategisnya.

Ketiga, menyikapi agenda pemerintah pusat yang tampaknya sangat ngotot menggelorakan isu-isu intoleransi, radikalisme destruktif, terorisme dan sebagainya. Dengan latar belakang pendidikan agama, penganut doktrin ahlussunah waljamaah yang taat dan pengabdiannya yang demikian panjang dalam pelayanan di bidang mental dan spiritual, bang Marullah diyakini mampu merespon berbagai isu-isu tersebut secara cerdas.

Caranya antara lain dengan mengembangkan secara dinamis dan kondusif  kerukunan umat beragama yang diformulasikan Rais Aam PB NU, KH. Ahmad Shiddiq dengan trilogi kerukunan/ukhuwwah. Yakni:  ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan umat manusia). Trilogi kerukunan umat beragama  tersebut masih relevan untuk digunakan dalam menjawab isu-isu intoleransi, radikalisme destruktif dan teororisme, khususnya di Jakarta.

Keempat, kepemimpinan Gubernur Anies dihadapkan kepada tantangan di bidang politik, terutama terkait dengan kemungkinan pelaksanaan Pilgub DKI pada 2022. Biasanya, menghadapi dan apalagi saat pelaksanaan Pilgub DKI, dinamika dan suhu politik makin meningkat. Dalam situasi ini, Sekdaprov DKI  harus ikut mengelola dinamika dan konflik bernuansa politik agar tetap dinamis dan kondusif. Dengan cara misalnya, meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinerji dengan berbagai elemen dan komponen masyarakat Jakarta.

Kelompok Strategis

Pada akhirnya, berkaca pada kasus penanganan pandemi Covid-19 dan berbagai isu krusial lainnya  dimana pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, maka pelibatan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok strategis atau kelas menengah akan menjadi faktor penting untuk memuluskan peran dan fungsi birokrasi kini dan ke depan. Pelibatan tersebut berbasis kesamaan visi dan diikhtiarkan dilakukan secara simbiosis-mutualistik, dan bukan hanya pertimbangan kepentingan politik atau taktis belaka.

Tanpa mengabaikan kelompok masyarakat lainnya, kelas menengah khususnya kaum intelektual dan akademisi penting lebih banyak lagi dlibatkan dalam proses pembangunan di Jakarta karena kelompok inilah yang menjadi salah satu pendukung utama Anies pada Pemiluhan Gubernur DKI 2017.

Sementara untuk kebutuhan menjawab tantangan ke depan, kelas menangah yang perlu dilibatkan bukan hanya terbatas  kaum intelektual, melainkan juga opinion leader, media massa, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum milenial, dan sebagainya. Selain tentu saja dengan merangkul dari kalangan umat dan tokoh agama.

Dalam posisinya sebagai Sekdaprov DKI, bang Marullah dapat menjadi jembatan guna membangun partisipasi, soliditas dan kohesivitas dengan berbagai kelompok masyarakat dalam kesamaan idealisme dan visi pembangunan DKI Jakarta yang diusung oleh Gubernur Anies yakni: “Maju Kotanya Bahagia Warganya”.

Visi tersebut mengirim pesan penting bahwa kemajuan pembangunan di Jakarta harus simetris dan simultan  antara kota dengan warganya. Konsekwensinya pelibatan berbagai elemen dan komponen masyarakat secara by design, sistematis  dan maksimal dalam proses pembangunan di DKI merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. []

* Achmad Fachrudin adalah Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *