Sekjen PP Muhamadiyah Setuju Larangan Pemakaian Cadar di Pemerintahan  

  • Whatsapp
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

INDOPOLITIKA.COM – Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai, ancang-ancang Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan, bagi pihaknya tak jadi masalah.

Larangan itu sama sekali tidak menyalahi aturan dalam Islam maupun hak asasi manusia (HAM). “Karena itu kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM,” ucap dia saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga:

Menurut Mu’ti, langkah itu harus dilihat sebagai usaha pembinaan pegawai dan membangun relasi sosial lebih baik. Ia menambahkan, ada hal yang perlu diluruskan, yakni pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. “Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan,” sambungnya.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait rencana kebijakan Kementerian Agama itu. Pertama, alasan kode etik kepegawaian. “Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai. Bahkan dalam konteks pembinaan, kepatuhan kepada kode etik berbusana adalah bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi,” jelas Mu’ti.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar, tapi juga bagi mereka yang berpakaian tidak sopan tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan budaya Indonesia.

Kedua, bahwa di kalangan ulama juga terdapat perbedaan mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat bagi perempuan.

“Sebagian besar ulama berpendapat, bercadar bukanlah wajib. Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan. Muhammadiyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib,” tuntasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *