Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan pengembalian kewenangan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA), dan mengukuhkan islah antara pihak yang bersengketa. Namun dukungan terhadap Partai Gerindra, tetap dianggap dukungan pribadi SDA, dan bukan oleh PPP.
Sekertaris Jendral PPP, Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy, kepada wartawan usai Mukernas di Hotel Seruni III, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuturkan bahwa dukungan yang dideklarasikan oleh SDA pada Jumat lalu (18/4), adalah aspirasi pribadi SDA.
Ia menyebut PPP tidak lah anti terhadap pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun dukungan itu harus melalui mekanisme Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang baru akan digelar pada Mei mendatang.
“Kita masih terbuka dengan semua partai,” katanya.
Keputusan SDA pada Jumat lalu telah mempermanas konflik internal partai berlambang Ka’bah itu. Alhasil SDA pun dicopot dari jabatannya melalui mekanisme Rapimnas sehari setelah dukungan diumumkan.
Kata Romy dalam Rapimnas itu masih terbuka kesempatan Partai Gerindra. Di internal PPP sendiri ada empat kemungkinan, yakni berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra mau pun dengan poros keempat, yakni bersama Partai Demokrat.
Romy menampik tudingan bahwa kisruh PPP yang bermula sejak SDA muncul di kampanye Partai Gerindra pada 23 Maret lalu, adalah untuk menaikan posisi tawar PPP terhadap Partai Gerindra. Kata dia tidak ada politik transaksional
“Tidak ada upaya untuk meningkatkan bargaining (red. posisi tawar) pada siapapun,” katanya.
Koalisi dengan Partai Gerindra dianggap tidak pernah ada, karena hal itu tidak melalui mekanisme yang sah, yang sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“Yang dinilai adalah tindakan inkonstitusional (oleh SDA),” terangnya. (trb/in/pol)
