Pemerintahan

Selain Pembelian Alutsista Buatan Indonesia, Pertemuan Sultan Brunei dan Presiden RI Bahas Tentang Ketenagakerjaan

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sultan Hassanal Bolkiah membahas beberapa hal, pertama, soal perdagangan Indonesia yang menurun karena turunnya harga minyak.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam Pertemuan Bilateral dengan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5) siang.

“Brunei banyak sebelumnya mengekspor minyak ke Indonesia, dengan harga minyak yang turun otomatis maka nilai dari perdagangan itu sendiri menjadi turun,” ujar Menlu seraya menyampaikan bahwa kedua pemimpin terus mencari jalan agar perdagangan meningkat.

Cara yang dilakukan, menurut Menlu diantaranya menggali bidang-bidang kerja sama perdagangan dan investasi yang dapat dilakukan oleh kedua negara.

“Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan, dan pelabuhan,” tambah Menlu.

Satu hal yang bisa dikembangkan oleh Indonesia dan Brunei, tambah Retno, diantaranya di bidang pertanian adalah pengembangan varietas Sembada B9 dan Sembada 188. Ia menambahkan bahwa ini adalah untuk beras yang sudah bisa dikembangkan antara kedua negara.

“Kemudian yang kedua adalah yang menyangkut mengenai masalah tenaga kerja. Kita memiliki 80.000, sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Brunei Darussalam yang sebagian besar adalah tenaga kerja kita. 80.000 berarti sekitar 20% dari total penduduk Brunei Darussalam,” tambah Retno.

Dalam pertemuan tadi, menurut Menlu, Sultan Brunei mengatakan terima kasih atas keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Brunei Darussalam yang telah memberikan kontribusi, baik secara ekonomi maupun sosial di Brunei Darussalam.

Pada kesempatan tersebut, Menlu menyampaikan bahwa Presiden juga menitipkan kembali keberadaan para WNI yang ada di sana dan Sultan mengatakan sudah merupakan komitmen untuk memperhatikan keamanan serta kesejahteraan mereka yang ada di Brunei Darussalam.

“Untuk selanjutnya, draf MoU mengenai masalah penempatan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di Brunei Darussalam akan mulai dibahas dan dinegosiasikan antara kedua belah pihak,” kata Menlu seraya menambahkan bahwa dirinya telah memyampaikan kepada Menaker, kalau pada tingkat Menteri Luar Negeri sudah sepakat untuk menyederhanakan negosiasi tersebut dengan harapan dapat segera diselesaikan.

Isu lain yang dibahas, menurut Menlu, kedua pemimpin juga membahas isu-isu yang sifatnya beyond bilateral, misalnya isu di kawasan terutama adalah ASEAN, kesepakatan mengenai pentingnya sentralitas dan persatuan ASEAN.

“Kemudian mengenai pentingnya ASEAN untuk memberikan dukungan lebih kepada ASEAN Humanitarian Assistance Center (AHA Center) yang markas besarnya ada di Jakarta. Karena AHA Center ini merupakan tangan ASEAN untuk membantu apabila terjadi bencana atau ada bantuan kemanusiaan dan lain-lain yang selama ini kita lihat masih kurang dari segi pendanaannya,” jelas Menlu.

Untuk itu, Menlu menyampaikan bahwa Indonesia dan Brunei dan ASEAN kemarin pada saat KTT, sepakat bahwa negara-negara anggota ASEAN akan memberikan back up financial yang lebih bagi operasi AHA Center.

Sementara itu, Menlu juga mengutarakan bahwa soal investasi tidak dibahas mengenai masalah komitmen, angka, dan sebagainya. Lebih lanjut, Sultan Brunei menyampaikan bahwa Brunei tertarik untuk melakukan kerja sama investasi di perkapalan dan di pembangunan pelabuhan.

“Oleh karena itu, saya lupa tadi satu, kerja sama yang kita kembangkan juga adalah di bidang Alutsista, ada ketertarikan dari Brunei untuk membeli kendaraan tempur dari Indonesia dan juga persenjataan produksi PT Pindad. Oleh karena itu, di Mabes ada beberapa pameran yang akan ditinjau oleh Sultan dan Presiden dari PT Pindad, PT DI, dan juga PT PAL Indonesia,” jelas Menlu.

Mengenai jenis peralatan tempur yang dibeli Brunei, Menlu menjelaskan bahwa saat ini belum ada sehingga nanti ada showcase mengenai produksi alutsista Indonesia.

Soal draf tenaga kerja, menurut Menlu, fokus pada penempatan dan perlindungan. Ia menambahkan untuk penempatan misalnya diatur masalah cost structure-nya karena selama ini kan cost structure untuk penempatan belum dibahas.

“Sehingga misalnya, tenaga kerja kita bisa saja dia terbebani selama berapa bulan untuk membayar kembali biaya penempatan. Jadi saya kira cost structure ini adalah isu yang selalu menjadi perhatian dari Pak Menaker,” jelas Menlu seraya menambahkan soal cost structure terkait pengaturan hubungan kerja, sehingga in the end adalah hak-hak pekerja Indonesia menjadi lebih terlindungi.

Target penyelesaian, menurut Retno, mencoba untuk dalam beberapa bulan ini bisa diselesaikan.

Di akhir wawancara, Menlu menyampaikan bahwa Sultan Brunei memiliki komitmen sangat tinggi sehingga pemerintah Indonesia tidak melihat adanya hambatan untuk penyelesaian draf MoU dengan masalah penempatan dan perlindungan TKI.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close