Selama Dewan Pengawas Belum Terbentuk KPK Masih Boleh Lakukan Penyadapan

  • Whatsapp
Eks Anggota Panja DPR Asrul Sani

INDOPOLITIKA.COM- Eks Anggota Panja Asrul Sani mengaku pernah mendengar kabar kalau Presiden Jokowi tidak mau menandatangani UU KPK yang baru. Namun kata dia, kabar tersebut masih simpangsiur. Pasalnya, Asrul belum sempat mengkonfirmasi kepada Menkumham.

“Ini soal UU KPK, kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengkonfirmasikan kepada Pak Plh Menkum HAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Namun permasalahan mau ditandatangani atau tidak, itu tidak ada gunanya lagi. Pasalnya,  UU KPK tersebut kini sudah berlaku sesuai dengan pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yang berbunyi :

Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20 ayat 5 itu dikuatkan lewat UU tentang Pembuatan Peraturan Perundangan. Pasal 73 ayat 2 menyatakan:

Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Meski UU KPK sudah diberlakukan hari ini, Namun Asrul Sani mengatakan selama dewan pengawas belum dibentuk. KPK masih bekerja seperti biasanya, salah satunya melakukan fungsi penyadapan

“Jadi per hari ini belum ada Dewas, KPK boleh melakukan penyadapan, berdasarkan ketentuan dan SOP yang berlaku di internal KPK. Setelah nyadap ditemukan dan OTT, diperbolehkan saja,” kata Arsul. (pit)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *