Senator Menilai Pemerintah Keburu Nafsu Dalam Merencanakan Pemindahan Ibukota

  • Whatsapp
Ketua Komite I DPD,  Teras Narang

INDOPOLITIKA.COM- Komite I DPD menilai pemerintah terburu nafsu untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.  Sebab masih banyak persoalan yang menghambat kebijakan pemindahan ibukota tersebut. Diantaranya; permasalahan regulasi dan tata kelola pemerintahan, kedudukan Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pasca pemindahan, pertanahan dan tata ruang, pembiayaan dan beban anggaran.

“Target pemindahan Ibukota Negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar. Karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan Ibukota Negara,” kata Ketua Komite I DPD  Teras Narang dalam rapat membahas rencana Pemindahan Ibukota Negara, di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, pada Senin, (20/01/2020).

Baca juga:

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro. Ia memaparkan tantangan dalam merencanakan Ibukota Negara adalah bagaimana mengoptimalkan pengembangan wilayah terpadu.

“Perlu penataan kota yang matang oleh pemerintah. Paling standar pembangunan infrastruktur minimal. Karena kita akan mendesain Ibukota Negara pasti berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, penggunaan energi, investasi, transportasi, masalah hunian, air bersih menjadi tema saat ini, bahkan perlu dipikirkan dalam 20-30 tahun ke depan sustainable development goal-nya sebuah kota,” jelasnya.

Sementara, Senator NTB Achmad Sukisman, menyoroti besarnya biaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam memindahkan Ibukota Negara hingga Rp 466 triliun dan pemerintah hanya mempersiapkan 20 persen dari APBN saat ini.

“Butuh biaya sangat besar untuk membangun di Kaltim, bahan baku saja perlu didatangkan dari tempat lain, karena tidak tersedia. Yang menjadi pertanyaan saya apakah mungkin empat tahun ini dapat dikebut? Jangan sampai pemerintahan yang baru nanti akan terbebani dalam melanjutkan program ini,” pungkasnya. [sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *