INDOPOLITIKA.COMÂ – Ketua Gerakan Keadilan, Dendi Budiman mengusulkan untuk dilakukannya reposisi Polri. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Polri yang bersih dan kembali kepada prinsif awal ketika dipisahkan dari Abri yaitu sebagai Polisi Sipil bukan Militer.
Dendi yang juga koordinator aksi 3000 lilin untuk keadilan Joshua mengatakan bahwa sengkarut persoalan yang terjadi di internal institusi kepolisian karena posisinya yang super power. Sehingga membuat pengawasan di tubuh Polri dinilai lemah.
“Saya mengusulkan agar instutusi kepolisian ini di reposisi. Saya kira posisi Polri yang sekarang dibawah langsung Presiden RI terlalu kuat. Saat ini Polri direct langsung ke Presiden. Padahal TNI saja dibawah Kemenhan. Inilah saya kira sumber masalahnya,” ungkap Dendi kepada awak media, Kamis (11/8/2022).
Posisi Polri yang sekarang, menurutnya menjadi faktor munculnya banyak persoalan, dari mulai perjudian hingga kartel narkoba. Dari sisi pengawasan, karena posisinya begitu kuat menyebabkan sistem pengawasan menjadi lemah.
“Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, publik menyaksikan ada dua Irjen Polisi yang kena masalah hukum. Belum selesai urusan hukum Irjen Napoleon, sekarang muncul yang lebih heboh yang melibatkan Kadiv Provam Irjen Sambo. Ini tentu saja membuat kita ngeri,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal reposisi Polri, menurut Dendi bisa dilakukan menjadi di bawah kementerian dan kementerian yang paling pas dalam konteks ini adalah Kementerian Dalam Negeri.
“Saya pikir kementerian yang pas bisa dibawah Kemendagri, perannya sebagai polisi sipil. Seperti halnya TNI berada dibawah Kemenhan. Dengan begitu pengawasan terhadap institusi kepolisian bisa diperkuat sehingga kasus-kasus serupa tidak terjadi di masa depan,” pungkasnya.[gi]
Tinggalkan Balasan