Seperti Kalimalang, Jalanan di DKI Juga Bakal Berbayar

  • Whatsapp
Sitem ERP, penerapan jalan berbayar

INDOPOLITIKA.COM – Pemprov DKI Jakarta akan segera menyiapkan peraturan daerah untuk jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Pihaknya menargetkan, operasional ERP akan dimulai tahun depan.

“Tentu akan ada perda terkait dengan ERP. Kita harapkan semuanya tahun depan ter-deliver dengan baik. Kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional, kita harapkan paling lambat 2021 sesuai dengan ingub 66,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Muat Lebih

Diakuinya, penerapan ERP sempat terganjal karena masih proses naskah akademis belum memasuki tahap verbal. Dia memastikan, rancangan perda jalan berbayar itu akan masuk program legislasi daerah tahun depan di DPRD DKI Jakarta.

“Semua tentu dengan regulasi di atasnya, ada PP 32 ada PP 37 untuk jalan berbayar itu ada retribusi (nggak lari dari situ). Kalau di Jakarta, PP 32 tahun 2012 seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP ditinjau dari empat aspek; kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, lingkungan,” jelas Syafrin.

Menurutnya, tingkat kecepatan di ruas jalan protokol di Jakarta sudah memenuhi Peraturan Pemerintah tahun 2012 yakni di bawah 30 kilometer per jam. Namun, katanya, sejak diterapkannya perluasan ganjil genap, tingkat kecepatan kendaraan di Jakarta meningkat dari 25 kilometer per jam jadi 31 kilometer per jam.

Sebelumnya, BPTJ mengatakan, jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan Jabodetabek mulai 2020, termasuk Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. “BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda (Depok) dan Tangerang,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *