Seperti Puan, Istana Juga Sebut RUU Ketahanan Keluarga Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi

  • Whatsapp
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono

INDOPOLITIKA.COM – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi.

“Saya nggak tahu (detail) sih. Tapi katanya ada pasal yang mewajibkan kamar anak laki-laki pisah dengan perempuan. Itu terlalu menyentuh ranah pribadi,” ujar Dini di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Bacaan Lainnya

RUU yang masuk daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 itu sebelumnya banyak dikritik karena terlalu mengatur individu hingga masalah rumah tangga dan orientasi seks.

Dini mengatakan pemerintah akan memberikan pendapat terkait keberadaan RUU tersebut. Ia bakal menanyakan kepentingan negara yang terlalu masuk ke ranah privat.

Menurutnya, yang diatur dalam RUU tersebut merupakan hak tiap warga negara. Jika ketentuan itu melanggar hak warga negara, ia menyebut perundangan itu bersifat inkonstitusional.

“Nanti pasti kami kasih pendapat. Setiap UU kan pasti ada pembahasan dengan pemerintah, kita akan pertanyakan juga ‘apa segitunya negara masuk ke ranah privat’? Jangan sampai juga inkonstitusional,” katanya.

Draf RUU Ketahanan Keluarga diketahui menuai pro-kontra. Sejumlah aturan dalam RUU Ketahanan Keluarga dianggap terlalu mengatur soal moral dan kehidupan pribadi warga negara.

Misalnya, kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menerapkan wajib lapor bagi warga yang memiliki penyimpangan seksual, mengharuskan pemisahan tempat tidur orang tua dan anak.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menilai Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga memungkinkan ranah privasi terlalu diintervensi oleh negara.

“Sepintas saya membaca drafnya merasa bahwa ranah privat rumah tangga terlalu dimasuki, terlalu diintervensi,” ujarnya di dalam acara Rapat Pleno MUI yang digelar di kantor pusat MUI, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Ia mengatakan RUU Ketahanan Keluarga harus melibatkan aspirasi masyarakat. Masukan dari masyarakat perlu dipertimbangkan baik dari sisi agama maupun budaya.

Puan juga akan meminta Komisi terkait yang menyusun draf RUU tersebut untuk melakukan sosialisasi dan membicarakannya kembali agar tidak ada mispersepsi di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

Aktivis Perempuan, Tunggal Pawestri, mengkritik RUU Ketahanan Keluarga karena sarat nuansa Orde Baru. Hal ini disampaikan Tunggal saat ditemui di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/2). “Ini adalah warisan lama Orba yang dulu dikuatkan dan digaungkan oleh Suharto melalui model perempuan ibuisme,” kata Tunggal.

Ia menyoroti Pasal 25 ayat 2 dan 3 yang mengatur pembagian peran suami dan istri. Dalam aturan tersebut, peran suami bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam aturan itu, suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *