Serikat Pekerja Tolak Mantan Napi Jadi Pimpinan Pertamina

  • Whatsapp
Serikat Pekerja Tolak Ahok Pimpin Pertamina

INDOPOLITIKA.COM- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok duduk di kursi direksi maupun komisaris PT Pertamina persero. Alasanya Ahok adalah seorang residivis yang memiliki rekam jejak yang tidak pantas untuk memimpin perusahaan plat merah.

Penolakan itu diungkapkan oleh Presiden Serikat Pekerja FSPPB Arie Gumilar pada sebuah acara yang direkam kemudian disebar di media sosial istagram.  Dalam video yang berdurasi 2 menit 20 detik itu, Ia memaparkan ketidakpantasan Ahok memimpin pertamina lantaran sikap Ahok yang kasar dan suka memancing keributan.

Bacaan Lainnya

“Bisa dibayangkan kalo seorang sosok yang selalu berperagai kasar selalu berucap kotor, selalu berbicara kotor, selalu berbuat kegaduhan, selalu berbuat keributan, masuk ditubuh pertamina, maka organisasi pertamina akan selalu ribut setiap hari.ujarnya.

Kata dia, jika Pertamina dipimpin oleh pemimpin yang ‘doyan’ membuat keributan, maka akan menjadi masalah jakapanjang. Pasalnya, Pertamina ini adalah perusahaan pelayanan yang tujuannya melayani masyarakat. Misalnya Bisnis dan pelayanan yang dimaksud adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh daerah di Indonesia

“Kalau kita ribut didalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ke masyarakat. Pertamina adalah punya rakyat. Tujuan pertamina adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang kami jaga,” tegasnya.

Ia mengkhawatir dengan sikap Ahok yang kerap membuat kegaduhan dan keributan, yang berujung pada bisnis dan pelayanan Pertamina ke depan.

Lebih lanjut, Arie Gumilar membantah kalau penolakannya ini dikaitkan dengan isu agama. Sebab, sejak ia keras melontarkan penolakan Ahok diwacanakan masuk dalam jajaran direksi Pertamina. Isu Serikat Pekerja Pertamina sebagai organisasi radikal muncul di permukaan.

“Artinya residivis menjadi pimpinan perusahan stategis. Dan ini sudah mulai viral. Secara pribadi oleh buzer2. Itu resiko dari seorang pemimpin serikat pekerja. Bahkan SP dinyatakan sebagai organisasi radikal,” tuturnya.

Video yang baru di share dua jam lalu ini, sudah 1,947 tayangan dan puluhan komentar.

rose36280911 “Yampun.. maen cap radikal langsung ke serikat pekerja. Ga jauh2 lempar isunya ni

ensus205 “Kami rasa ada jajaran internal pertamina yg pintar dan lebih pantas menduduki jabatan itu. Mereka akan lebih tahu apa yg hrs di lakukan. Seorang yg pernah jd napi tdk pantas jadi pejabat bumn. Karyawannya sj hrs ada skck tp pejabat tinggi malah mau di tunjuk dr mantan napi”.

Heramasjwari “Sy khawatir sm bpk ini, smoga aman ya pak”.

Ikhsannasty “Biarpun ada banyak penolakan dari mereka pasti ada banyak penjilat diantara mereka”.

Sebelumnya,  Menteri BUMN Erik Thohir mengajak Ahok untuk ikut bersamanya mengelola BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dinilai oleh Erick memiliki latar belakang dan karakter pendobrak. Karakter tersebut merupakan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin BUMN pada saat ini.

“BUMN 142 perusahaan, kami perlu figur-figur yang bisa mendobrak, tidak mungkin 142 BUMN dipegang satu orang. Kami harapkan ada perwakilan perwakilan yang memang punya rekam jejak pendobrak,” pungkas Erick.

Diketahui Ahok adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki rekam jejak yang buruk dimata masyarakat. Peragai kasar Ahok yang membuat dirinya dipenjara selama satu tahun, delapan bulan, dua belas hari.

Sedikit mengingatkan, kasus tersebut bermula saat Ahok menjelaskan program kerja sama Pemerintah Provinsi DKI dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dalam bidang perikanan termasuk memberikan bantuan 4.000 benih ikan kerapu di Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

Di depan warga Kepulauan Seribu Ahok menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, Ahok menjelaskan bahwa warga tak perlu takut soal kelanjutan program bantuan itu, bila dirinya tak terpilih dalam Pilgub DKI 2017. Lebih kurang, Ahok menjamin program itu akan tetap berjalan, apa pun hasil Pilgub kelak.

“Jadi enggak usah pikiran. ‘Akh! Nanti kalau enggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar’. Enggak! Saya masih terpilih (menjabat) sampai Oktober 2017,” kata Ahok.

Setelah itu, terseliplah pernyataan  Ahok soal penggunaan surat Al Maidah ayat 51 jelang Pilgub DKI 2017.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya. Dibohongin pakai surat Al Maidah ayat 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu.”

Dalam suasana menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2017, ayat itu memang kerap menjadi materi kampanye untuk mengarahkan warga muslim DKI agar tidak memilih Ahok.

Kemudian, 6 Oktober: Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata ‘pakai’.

Ia menuliskan ‘karena dibohongi Surat Al Maidah 51′ dan bukan “karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51’, sebagaimana aslinya.

Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi.

Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi.

10 Oktober: Ahok meminta maaf pada umat Islam, terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51.

14 Oktober: Ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh.

24 Oktober : Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya.

4 November: Unjuk rasa anti-Ahok kembali terjadi. Perkiraan kasar sekitar 75.000 hingga 100.000 orang melibatkan pendiri FPI, Rizieq Shihab, dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon turun ke jalan menuntut agar Ahok diipidanakan dan dipenjarakan.

Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan.

Unjuk rasa yang semula berlangsung tertib hingga sore, kemudian berubah ricuh saat memasuki malam. Massa di depan Istana Merdeka terlibat bentrokan dengan polisi dan di beberapa sudut kota terjadi kerusuhan, yang segera bisa diatasi.

Menjelang pukul 00:00, 5 November: Presiden Jokowi mengatakan ada aktor politik bermain dalam unjuk rasa sehingga berbuah kerusuhan. Ia memerintahkan penuntasan segera kasus ini, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka.

7 November: Ahok diperiksa untuk kedua kalinya oleh polisi, kali ini berdasarkan panggilan. Ahok diperiksa selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan.

8 November: Presiden Joko Widodo mengunjungi Nahdlatul Ulama dan keesokan harinya dilanjutkan dengan ke Muhammadyah. Kunjungan tersebut diikuti pertemuan dengan berbagai lembaga dan organisasi Islam lain.

Ia berulangkali mengatakan tidak akan melindungi Ahok namun tak bisa melakkan intervensi. Presiden juga tidak memenuhi seruan beberapa orang agar menemui pendiri FPI, Rizieq Shihab.

10 November: Presiden Joko Widodo mengunjungi Markas Kopasus dan disusul kunjungannya ke berbagai satuan khusus lain: Paskhas, Marinir, Brimob, maupun Kostrad.

Saat polisi mengumumkan penetapannya sebagai tersangka, Ahok menerima pendukungnya di pusat kampanyenya, Rumah Lembang, di Jakarta Pusat.

15 November: Kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik untuk menentukan status hukum Ahok.

16 November: Polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan keyakinan tak bersalah. Ahok juga menegaskan tidak akan mundur dari pemililah gubernur Jakarta, Februari 2017. [pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *