Sering Keluar Negeri Tanpa Izin, Walkot Tangerang Terancam Kena Sanksi

  • Whatsapp
Walikota Tangerang Arief R Wismansyag

INDOPOLITIKA – Walikota Tangerang, Arief R Wismanyah melakukan enam kali perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai masalah. Orang nomer satu di Kota Tangerang itu pun terancam kena sanksi.

Sayangnya, surat pemanggilan dari Kemendagri yang akan melakukan pemeriksaan kepada orang nomor satu di Kota Tangerang itu, belum sampai. “Hingga saat ini surat pemanggilan itu belum kami terima,” kata Walikota Tangerang, Arief R Wismanysah menyikapi persoalan yang sedang dihadapi.

Baca Juga:

Lebih jauh Arief mengaku, kepergiannya ke luar negeri sudah lapor ke Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Kemudian oleh oleh WH disarankan untuk membuat surat izin, tapi suratnya belum dijawab.

Dengan begitu, kata Walikota, saat ini pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kemendagri, terkait pelaporan perjalanannya keluar negeri. Adapun kepergiannya ke luar negeri, kata Walikota, untuk melakukan umroh pada Februari 2019, jenguk mantan Bupati Tangerang, Ismet Iskandar yang sedang sakit di Singapura pada bulan Maret 2019 dan keperluan keluarga pada bulan Juni 2019 lalu.

Sementara iru, Kemendagri melelakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Walikota Tangerang, terkait adanya laporan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Untuk Penegakan Hukum di Provinsi Banten.

Dalam laporannya, dikatakan, perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota Tangerang bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak enam kali, tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa adanya surat izin dari Gubernur dan Kemendagri.

Perjalanan itu dilakukan Walikota melalui Bandara Soekarno Hatta ke Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air No penerbangan ID 7155 pada 22 Agustus 2018. Ke Kuala Lumpur dengan pesawat Malaysia Airlines no MH 722 pada 11 Desember 2018, ke Singapura dengan pesawaf Batik Air ID 7153, ke Perth Austtralia dengan Pesawat Garuda Indoneaia GS 724 pada 3 Februari 2019, ke Singapura dengan Batik Air D 7157 pada 10 Maret 2019, dan ke Kuala Mumpur dengan Air Asia AK 538 pada 12 Juni 2019.

“Ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 76 ayat 1 huruf ( i ) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari menteri,” Kata Hasanudin BJ yang melaporkan kasus tersebut.

Selanjutnya, kata dia, Pasal 77 ayat (2) menyatakan Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf I dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden.

Sanksi itu, kata Hasanudin BJ, pernah dijatuhkan kepada Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni yang pernah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa seizin kemendagri. “Ya kalau sanksi ini pernah dijatuhkan kepada salah satu pemimpin daerah, harusnya juga diberlakukan kepala daerah lainnya yang melanggar, seperti Walikota Tangerang,” tandasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *