Seskab berjabat tangan dengan Kepala BPKP usai memberikan sambutan dalam acara HUT ke-35 BPKP di Auditorium Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Rabu (30/5). (Foto: Humas/Jay).
Untuk mengukur pemerintahan, menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, itu secara sederhana gampang sekali sebenarnya.
“Apakah dia ingin efisien atau tidak, apakah dia ingin memotong regulasi yang bertumpuk-tumpuk atau tidak,” tutur Seskab saat memberikan sambutan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Auditorium Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Rabu (30/5) sore.
Regulasi di Indonesia, menurut Seskab, mencapai hampir 42.000 peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, dan seterusnya. Itulah, lanjut Seskab, yang menjadi beban mengapa bangsa ini tidak bisa menjadi bangsa pemenang dalam pertarungan ekonomi global seperti sekarang ini.
Pemerintah, lanjut Seskab, telah melakukan debirokratisasi dan me-reform sejumlah kebijakan bahkan saat ini punya 16 paket kebijakan.
“Presiden berulang kali memerintahkan kepada menteri perekonomian supaya ranking kita, misalnya di dalam Ease of Doing Business/tingkat kemudahan berusaha itu bisa di bawah 40,” jelas Seskab.
Meski ranking sekarang sudah meningkat menjadi 72 dari 189, menurut Seskab, Pemerintah dalam hal ini Presiden merasa belum puas.
“Beliau meminta pada tahun 2018 ini harus dibawah 50 supaya kita bisa betul-betul mempersiapkan diri menjadi negara dengan efisiensi, dengan produktivitas yang baik,” ujar Seskab seraya menyampaikan saat ini hampir semua lembaga rating meletakkan Indonesia pada investment grade BBB.
Kuartal ini, jelas Seskab, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07. Pemerintah dalam hal ini, menurut Seskab, melakukan kebijakan yang bersifat lebih reformis.
Sebagai contoh misalnya, lanjut Seskab, membuka investasi dunia perfilman. “Penonton film pada tahun 2015 itu sekitar 15 juta, penonton film pada tahun 2017 kemarin sudah dirilis datanya itu hampir 48 juta. Ada peningkatan tiga kali lebih,” jelas Seskab seraya menyebut beberapa judul film yang banyak ditonton pemirsa seperti Dilan, Warkop DKI, dan lain-lain.
Jika film-film yang dibuat meledak, artinya menurut Seskab, pemerintah membuat kebijakan yang benar dan kebijakan ini benar-benar dibuat untuk melakukan reform/perbaikan sehingga hasilnya kelihatan.
Kerja Pemerintah Sekarang
Lebih lanjut, Seskab menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang konsentrasi dua hal yang utama, selain debirokratisasi dan deregulasi, yakni yang pertama dalam membangun infrastruktur.
“Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur Republik ini kemarin-kemarin begitu tertinggal jauh, sekarang ini didorong untuk dibangun. Kita mungkin tidak membayangkan dulu akan ada Bandara Kertajati yang kapasitasnya lebih besar daripada Bandara Juanda dan mulai Juni ini akan dioperasikan secara penuh,” jelas Seskab.
Pembangunan infrastruktur saat ini, menurut Seskab, juga sudah tidak Jawa sentris. Sekarang ini, tambah Seskab, pembangunan sudah meliputi berbagai konektivitas, yang menghubungkan semua daerah, itulah keadilan sosial yang diharapkan oleh pemerintahan ini.
Gini ratio sekarang ini, lanjut Seskab sudah di bawah 0,4 sekarang ini sudah 0,391. “Kemudian juga penduduk miskinnya berkurang signifikan dan pada 2018 pemerintah menargetkan menjadi single digit di bawah 10%,” tambah Mas Pram panggilan akrab Pramono Anung.
Mengenai online single submission (OSS), menurut Seskab, Presiden menginginkan perizinan semuanya satu pintu dan online untuk mengurangi proses interaksi.
Hal ini dilakukan, tambah Seskab, agar menjadi bangsa kuat sesuai yang diprediksi oleh World Bank. “WB memprediksi termasuk McKinsey dan semua lembaga-lembaga dunia memprediksi kita pada tahun 2045 kita akan menjadi bangsa nomor 4, nomor 5 dunia karena demografi dan karena kekuatan ekonominya. Mungkin kita akan di bawah China, Amerika, Uni Eropa, dan India,” jelas Seskab.
Harapannya, jika OSS diselesaikan, semoga survei EODB tahun 2018 peringkat Indonesia di bawah 40 bisa betul-betul akan tercapai.
Mengenai sistem pengendalian intern di pemerintahan, Seskab menyampaikan bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini secara langsung oleh Presiden secara langsung kepada Kepala BPKP yang setiap pulang dari Ratas ada tugas tambahan baru.
“Peran intern ini semua pemerintahan menjadi baik kalau tadi yang disebut dengan auditor internal itu betul- betul tidak hanya menjadi pajangan, tidak hanya menjadi diada-adakan, betul-betul mempunyai kekuatan yang kuat ke dalam,” ujar Seskab.
Ke depan kalau bangsa ini mau maju, mau kuat, tambah Seskab, yang namanya auditor intern itu, itu betul-betul mempunyai kekuatan ke dalam dan pertanggungjawabannya jelas kepada Kepala Pemerintahan Republik Indonesia sehingga ada pengawasan dalam hal itu.
“Nah, inilah yang harus kita lakukan, perbaikan, dan menurut saya bangsa ini akan menjadi baik, kuat, kalau auditornya kuat, proses internalnya kuat. Mau ngomong apa aja kalau di dalam sendiri kita tidak ada kontrol yang kuat, maka tidak bisa,” jelas Seskab seraya memberikan contoh tentang KPK.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana serta seluruh pejabat di lingkungan BPKP. (FID/EN)
