SETARA Institut Harapkan Kapolri Lebih Menghargai HAM

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – SETARA Institute mengatakan Kapolri Jenderal Idham Azis harus dapat mengoptimalkan peran kepolisian untuk memperkuat kebhinekaan. Dalam hal ini, kesetaraan hak seluruh bangsa untuk mendapatkan jaminan perlindungan.

“Kapolri baru hendaknya memimpin kepolisian agar menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering menjadi korban,” kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili, kemarin.

Baca Juga:

Halili mengatakan, Idham juga memiliki tugas memastikan jajarannya bekerja secara profesional dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam menangani ancaman terhadap Pancasila. “Menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan dengan meghormati HAM,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil riset SETARA Institute tiga tahun lalu, sebanyak 0,3% siswa di 171 sekolah negeri telah terpapar ideologi teror. 2,4% dari mereka intoleran aktif, 35,7% intoleran pasif, dan sisanya 61,6% toleran.

Sementara itu 8,1% mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri (PTN) disebut sangat formalis, yakni ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya dalam regulasi formal negara.

Lalu, SETARA Institute juga menemukan fakta kalau regulasi teknis dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) tidak memadai dalam memitigasi dan menangani aparat yang ‘tidak setia’ pada Pancasila.

Berdasarkan fakta itu, Halili mengatakan bahwa ancaman terhadap Pancasila dan kebinekaan itu nyata. Namun, aparat kepolisian diminta menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat juga diminta untuk menerapkan pendekatan sipil non kekerasan untuk merespons ancaman tersebut.

“Pendekatan demokratis, sipilian dan non kekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut, sebagaimana pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai sebagai saluran ekspresi dan kebebasan mengemukakan pendapat,” pungkas Halili.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *