Setneg Diminta Ikut Danai Revitalisasi Monas

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) diminta turut mendanai proses revitalisasi kawasan Monumen Nasional. Selama ini, proses revitalisasi dan perawatan Monas itu selalu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka, revitalisasi Monas harus melalui persetujuan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara. Kita juga jadi sedih, mau berpihak ke Anies atau ke Setneg,” ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Bacaan Lainnya

Amir mengungkapkan, revitalisasi Monas itu menguntungkan sejumlah pengusaha ternama. Terlebih, katanya, belakangan disebutkan perhelatan balap mobil listrik di kawasan Monas digawangi oleh keluarga Kalla. “Apalagi sekarang, kabarnya ada kelompok Kalla yang berkepentingan dalam Formula E.”

Sebenarnya, Kepres 25 tentang Monas itu mengatur sampai jalan Abdul Muis, katedra, kebon sirih. Kalau berpatokan ke kepres itu, maka bangunan baru di kawasan itu bisa dianggap melawan kepres itu. Itulah para ahli Setneg sadar tidak bisa melarang revitalisasi Monas itu,” jelasnya.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, kritik yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat dikategorikan sebagai serangan politik secara sistematis, terstruktur dan masif. Menurutnya, kritik yang terjadi saat ini lebih kepada personal Anies Baswedan.

“Kritik-kritik dari masyarakat yang konstruktif tentunya sangat dibutuhkan, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah. Mudah-mudahan pak Anies lebih bijak dalam bersikap dan tepat dalam membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Sugiyanto.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *