Setujui Revisi UU KPK, DPR Dinilai Melanggar Hukum

  • Whatsapp
Rapat paripurna DPR RI

INDOPOLITIKA – Langkah DPR RI menyetujui revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman. DPR dinilai telah melanggar hukum karena tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK yang tidak menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi menyesalkan usul inisiatif revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 karena tidak ada perencanaan sebelumnya.

Baca Juga:

“Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2019, yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah,” tandas Fajri saat dihubungi Indopolitika.com, Kamis (5/9/2019).

Menurut Fajri, DPR menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas,” kata Fajri.

DPR, lanjut Fajri juga melanggar Tata Tertib DPR. Hal itu diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR, Pasal 65 huruf d dan pada Pasal 65 huruf f.

“Dari ketentuan itu dapat dilihat seharusnya yang dilakukan oleh Baleg DPR adalah diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif,” jelas Fajri.

Selain itu, PSHK juga mendesak Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. (rma)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *