Sewa Kios di Stasiun MRT Harus Izin Istri Anies?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Tersiar kabar penyewaan kios UMKM di Stasiun MRT harus seizin Fery Farhati Ganis, istri dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal ini PT MRT Jakarta membantahnya.

“Informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa proses penyewaan kios (UMKM) di seluruh Stasiun MRT Jakarta harus seizin Ibu Fery Farhati Ganis (Istri dari Gubernur DKI Jakarta) merupakan informasi yang salah, tak mendasar, dan menyesatkan,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, M Kamaluddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Baca Juga:

Saat ini, di beberapa stasiun MRT memang ada kios-kios untuk UMKM berjualan. PT MRT Jakarta lalu menjelaskan proses seleksi dari UMKM tersebut. Dalam proses itu, PT MRT Jakarta bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengkurasi UMKM yang ditempatkan di stasiun.

“Proses kurasi dan seleksi dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen, yaitu Tenaga Ahli Bekraf,” ungkap Kamal.

Ada 3 kategori UMKM yang bisa berjualan di stasiun MRT, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya. Kamal mengatakan tim kurator dari Bekraf adalah sosok berpengalaman dan memiliki keahlian yang andal di tiap kategori.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam proses seleksi dengan mengirimkan surat minat ke MRT Jakarta untuk menjadi salah satu UMKM MRT Jakarta. Seperti diketahui, Ketua Dekranasda DKI adalah Fery Farhati Ganis.

“Dekranasda terlebih dahulu melakukan kurasi secara internal terhadap brand dan produk yang berada di bawah naungan Dekranasda dan selanjutnya mengajukan 18 brand dari hasil kurasi internal Dekranasda kepada Tim Kurator Seleksi UMKM MRT Jakarta bersama Bekraf.

Berdasarkan hasil kurasi dari Tim Kurator diperoleh 6 brand yang kemudian tergabung di dalam 1 booth Dekranasda,” jelas Kamal.

“Setiap UMKM terpilih di atas, termasuk di antaranya Dekranasda, berhak menyewa satu buah booth dengan biaya sewa sebesar Rp 1.360.000 per bulan (belum termasuk pajak), yang juga telah dilengkapi dengan hardware dan software POS (point of sales) yang dapat digunakan secara gratis,” ungkap Kamal.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *