Siap-Siap, Pemerintah Bakal Terapkan Aturan Pembelian Minyak Goreng Pake KTP

Minyak Goreng Curah/Net

INDOPOLITIKA.COM – Setelah mengalami krisis minyak goreng yang harganya sempat melebihi rata-rata, pemerintah siap akan memberlakukan pembelian minyak goreng dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto yang mengatakan pemerintah akan menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Bacaan Lainnya

Dalam menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menyiapkan sistem pembeluan minyak goreng curah dengan KTP.

Sistem tersebut dilakukan untuk menjamin pasokan minyak goreng agar tetap ada, dan tidak mengalami kelangkaan seperti sebelumnya.

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP” ucap Airlangga pada Jumat, (20/5/2022).

Agar menjamin ketersediaan bahan baku dan minyak goreng tetap ada, pemerintah juga mewajibkan pasar domestik akan ada nantinya oleh Kementerian Perdagangan.

Penerapan pasar domestik nantinya juga diwajibkan harga domestik harus mengacu pada kajian BPKP.

Pengaturan jumlah Domestic Market Obligation (DMO) juga akan diatur keberadaannya dengan jumlah 10 juta ton minyak goreng, yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng sebagai pasoan, dan 2 juta ton minyak goreng yang sisa akan dijadikan sebagai cadangan.

“Kementerian Perdagangan akan menetapkan julah besaran DMO. DMO akan dipenuhi oleh masing-masing produsen” ucap Airlangga.

Dari sisi lain, Airlangga mengatakan akan mendistribusikan minyak goreng kemasan rakyat secara merata dan tepat sasaran dalam mekanisme produksinya.[dbm]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.