Pilpres

Sidang MK, KPU Bantah Semua Tuduhan Pemohon

Sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi ruang bagi Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI) serta Pihak Terkait (TKN 01) memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Pada kesempatan itu Bawaslu RI juga menyampaikan hasil pengawasannya untuk disandingkan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019.

Jawaban Termohon sendiri diwakili oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Ali Nurdin. Dalam paparannya Termohon membantah seluruh permohonan Pemohon. Beberapa yang dibantah antara lain terkait tuduhan kecurangan masif yang terjadi selama proses Pemilu 2019. Termohon mempertanyakan konsistensi Pemohon dalam mengajukan permohonan, dimana pada Permohonan yang disampaikan 24 Mei 2019 dalil tentang kecurangan masif tidak diajukan sebagaimana yang dibacakan pada sidang perdana Jumat, 14 Juni 2019. “Jika betul-betul Pemohon memiliki buktinya tentu sudah diajukan Pemohon dalam permohonannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada 24 Mei 2019 menjadi bukti bahwa Termohon telah bekerja dengan benar dalam menyelenggarakan Pilpres 2019,” ujar Ali.

Masih tentang dalil kecurangan masif, Termohon juga mempertanyakan detil dari kecurangan masif ini yang diantaranya menyangkut lokasi dan pelaku yang melakukan pelanggaran masif tersebut.

Bantahan lain yang disampaikan merespon Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman serta Situng yang bermasalah. Khusus DPT, Termohon menurut Ali, tercatat telah tujuh kali melakukan melakukan kordinasi terkait DPT yang dipersoalkan. Bahkan tidak sampai disitu, kliennya juga langsung menindaklanjuti laporan Pemohon dengan melakukan pengolahan data, berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil hingga menindaklanjutinya ke jajaran dibawah. “Intinya persoalan DPT ini sudah diselesaikan bersama-sama,” kata Ali.

Adapun terkait Situng, Termohon menurut Ali telah menindaklanjuti setiap kesalahan input baik dari temuan maupun laporan yang disampaikan. Dan untuk 21 TPS yang dilaporkan oleh Pemohon terjadi salah input Situng, menurut Ali jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh TPS yang ada di Tanah Air.

Atas dasar itu, Termohon menurut Ali menganggap tidak berdasar tuduhan adanya rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pemilu 2019. “Jadi tidak benar atau bohong (direkayasa), sebagaimana dikembangkan salah satu pendukung Pemohon WN yang satu hari lalu ditangkap Bareskrim Polri karena menyebarkan berita bohong server KPU disetting untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf dengan tetap menjaga suara di 57 persen,” tambah Ali.

Menanggapi permohonan Pemohon yang menginginkan diskualifikasi calon wakil presiden (cawapres) 01 KH Ma’ruf Amin yang disebut melanggar syarat pencalonan, Termohon menurut Ali menganggap status yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah memang tidak perlu dipersoalkan karena kedua bank tersebut bukanlah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dan terkait dugaan kejanggalan perolehan suara Pemohon disejumlah TPS yang berjumlah nol, Termohon menganggap dalil tersebut sangat tidak berdasar karena fenomena ini tidak hanya dialami Pemohon tapi juga oleh Pihak Terkait.

Di akhir pembahasannya, Termohon meminta mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pilpres 2019, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota dalam Pemilu 2019. “Menetapkan perolehan suara Polpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 suara,” tutup Ali.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close