Aktivis ICW Kritik Proses Pengambian Keputusan Di DPR

Sidang Paripurna Revisi UU KPK Kok Cuma 20 Menit

  • Whatsapp
Wadah Pegawai KPK saat menggelar aksi

INDOPOLITIKA- Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama Satya Langkun mengaku, heran dengan proses pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tama menyebut masyarakat tidak mengetahui pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan ini.

“Kami tidak mendengar soal pandangan-pandangan fraksi pada saat paripurna, mulai pukul 11.00 WIB selesai pukul 11.20 WIB, hanya 20 menit,” ujar Tama Satya Langkun saat berbicara di acara diskusi di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Baca Juga:

Tama mengatakan rencana adanya revisi ini dicatat muncul sejak 2010. Inisiatornya selalu bergantian. Pernah dari presiden, juga pernah dari DPR. Yang direvisi pun tak jauh dari beberapa poin kewenangan KPK. Oleh karenanya dia mempertanyakan subtansi yang disampaikan dalam upaya revisi kali ini. Apakah revisi kali ini memang perlu dilakukan atau sekadar bentuk evaluasi kinerja KPK saja.

DPR sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU usulan DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah. Dalam draf revisi kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas. Revisi Undang-Undang KPK juga akan mengatur soal penghentian kasus.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *