Nasional

Sidang PTUN Masih Berjalan Hingga Maret 2018, HTI Menang di Pengadilan Dipastikan Hoax

Berita palsu atau hoax yang menyesatkan masyarakat kembali beredar di jagat maya. Kali ini, untuk kedua kali, hoax terkait isu sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, sengaja disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, dari agenda yang sudah dijadwalkan, hasil sidang tersebut belum final. Seperti diketahui, sidang di PTUN atas perkara Nomor 211/G/2017/PTUN.JKT sampai saat ini masih berjalan dan masih terus berjalan hingga akhir Maret 2018.

Hingga saat ini sidang telah berjalan 7 (tujuh) kali, yakni:

  1. Sidang ke-1, pembacaan gugatan dari HTI/penggugat pada 23 November 2017;
  2. Sidang ke-2, pembacaan jawaban dari tergugat/pemerintah pada 29 November 2017;
  3. Sidang ke-3, replik penggugat pada 7 Desember 2017;
  4. Sidang ke-4, replik penggugat principal pada 14 Desember 2017;
  5. Sidang ke-5, duplik tergugat/pemerintah pada 4 Januari 2018;
  6. Sidang ke-6, pengajuan bukti dari penggugat pada 11 Januari 2018; dan
  7. Sidang ke-7, pada Kamis 18 Januari 2018, yang berisi tentang pengajuan bukti tambahan dari penggugat/HTI dan pengajuan bukti-bukti dari tergugat/pemerintah.

Selanjutnya, sidang ke-8 terkait bukti tambahan dari tergugat/pemerintah, dan sidang ke-9 dan seterusnya masih panjang, masih dalam tahap pembuktian (dengar ahli, dengar saksi, dll). Lalu, masih ada tahap kesimpulan baru tahap putusan.

Dengan demikian, tidak benar jika ada kabar yang mengatakan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum eks HTI berhasil mengalahkan pemerintahan dengan memenangkan gugatan eks HTI di PTUN, seperti berita bohong atau hoax yang disebar oleh maribacaberita.com di dunia maya dan sempat menjadi viral pada Rabu (17/1/2018).

Berikut isi berita hoax di media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut:

”Yusril Ihza Mahendra Menangkan HTI di Pengadilan, Negara Membisu

JAKARTA (Lampungpro.com): Pengadilan Tata Usaha Negera mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

Keputusan tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Kemudian, memerintahkan tergugat mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pengadilan juga menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya, Kamis (23/11/2017). Dalam sidang perdana, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan 41 alasan menggugat keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. “Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik,” ujar Yusril di PTUN Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017), dilansir Kompas.

Beberapa alasan gugatan HTI di antaranya doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Doktrin khilafah juga dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme. Selain itu, HTI juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan asas demokrasi lantaran pembubaran HTI tidak melalui keputusan pengadilan. (**/PRO2)”

http://maribacaberita.com/story/4043331462921077?lang=indonesian&channel_id=103&app=browser_homepage&uc_param_str=dnvebichfrmintcpwidsudsvpfmt&ver=12.0.0.1088&sver=inapppatch&entry=browser&entry1=shareback1&entry2=page_share_btn&comment_stat=1

Seperti diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Tergugat/Pemerintah Ridwan Darmawan menegaskan “Putusan Majelis Hakim PTUN yang viral” tersebut adalah hoax!

“Jangan dipercaya. Jelas sidang masih berlangsung, Kamis (11/1/2018) lalu proses Pembuktian dari Tergugat. Kamis (18/1/2018) ini masih juga Pembuktian Tertulis juga dari Penggugat. Jadi itu jelas hoax,” tegas Ridwan yang juga Pengurus Pusat RMI NU PBNU ini.

Menurut Ridwan, hal ini pernah juga terjadi persis sama, yakni saat proses pemeriksaan Pendahuluan yang lalu. ”Saya tidak tahu maksud para penyebar berita hoax tersebut dengan menyebarkan kabar bohong seperti itu. Apakah mereka memang penyebar berita-berita hoax seperti itu, saya tidak tahu,” ujar Ridwan. (nbh/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close