SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F Dibatalkan PTUN, Pemprov DKI Banding

  • Whatsapp
Anies Baswedan menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan siap mengajukan langkah hukum setelah kalah dalam siding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

Langkah hukum berupa banding dilakukan supaya keputusan penghentian pengurukan pulau-pulau buatan di teluk Jakarta yang dikeluarkan Anies Baswedan itu tetap berlaku.

Bacaan Lainnya

“Kami mengajukan banding,” ujar Yayan di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Yayan menyampaikan, selanjutnya, DKI akan menggandeng tenaga ahli supaya hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), diyakinkan bahwa penghentian reklamasi adalah hal yang tepat. Banding atas penghentian reklamasi F sendiri dilakukan PT Agung Dinamika Perkasa, mitra perusahaan PT Jakarta Propertindo.

“Siasatnya (supaya menang banding), kami pasti didampingi tenaga ahli, yang memang bisa memperkuat alasan-alasan kita,” ujar Yayan.

Yayan juga mengemukakan, kalahnya DKI di PTUN dikarenakan majelis hakim menilai ada prosedur yang tidak benar saat penghentian reklamasi Pulau F diputuskan. DKI lalu menyiapkan memori banding, disertai bukti-bukti untuk majelis hakim PT TUN, bahwa prosedur penghentian reklamasi Pulau F sudah sesuai aturan.

“Kita akan meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai,” ujar Yayan.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan SK Gubernur Anies terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta. Izin pulau F sebelumnya diberikan kepada BUMD yakni PT Jakarta Propertindo.

Namun, Yayan memastikan bahwa yang menggugat Pemprov DKI adalah mitra Jakpro yaitu PT Agung Dinamika Perkasa. Dalam putusan yang diunggah melalui situs sipp.ptun-jakarta.go.id, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo. PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *