Gaduh Anggaran “Aneh”, Anies Kembali “Salahkan” Warisan Gubernur Sebelumnya

  • Whatsapp
Anis Baswedan Gubernur DKI

INDOPOLITIKA.COM- Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengatakan akan mengubah sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) yang digunakan untuk menyusun anggaran dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kata dia, E- Budgeting yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok ini sering menimbulkan permasalahan dan kesalahan.

Baca Juga:

“Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia,” katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Anis menambahkan kesalahan pengisian data pembelian lem aibon sebesar Rp82.8 miliar, pulpen Rp123,8 miliar dan alat tulis Rp1,6 miliar besaran ini kan angkanya tidak masuk akal. Dan ini muncul dipermukaan menjadi masalah.

Lantas kesalahan ini dikemas sedemikian rupa hingga membuat kegaduhan. Padahal kata dia, pihaknya sudah melakukan penyisiran anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 23 Oktober lalu. Kemudian ditemukanlah masalah ini lalu, pihaknya meminta untuk diperbaiki.

Meski demikian, Anis tidak akan membesar-besarkan permasalahan yang diwariskan kepadanya dari Gubernur sebelumnya. Saat ini justru Anis lebih memilih untuk memperbaiki dan mengubah sistem e-budgeting untuk mengurangi kesalahan yang terjadi selalu berulang tiap tahunnya. Ketimbang melempar kesalahan kepada yang  sudah berlalu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah [saya]. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menunggunakan pengecekan manual,” imbuhnya.

Anies berjanji akan mengubah e-budgeting yang sudah ada ini dengan menambah fitur tambahan seperti, pengecekan atau verifikasi secara digital. Ia mencontohkan sistem ini akan memberikan peringatan ketika ada anggaran yang tidak sesuai atau tidak masuk akal. Menurutnya, algoritman tersebut sangat mungkin ditambakan di dalam sistem e-budgeting yang ada di Pemprov DKI.

Sehingga kata dia, dimasa depan tidak akan ada lagi kesalahan pengimputan data yang menimbulkan kegaduhan lantaran angkanya tidak masuk akal. Contohnya, pembelian lem aibon Rp82.8 miliar.

“Jadi begitu banyak algoritma yang harusnya ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital, tapi it’s not a smart yistem. Jadi seperti kalau bikin formulir. [SKPD] masukan formulirnya online, tetapi tidak ada sistem verifikasi,” ucapnya.

Sebelumnya, e-budgeting ini direncanakan sejak jaman Presiden Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013 lalu. Lewat peraturan Gubernur (pergub) No 145 tahun 2013, kemudian, sistem ini dijalankan ketika Basuki Tjahaya Purnama menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden. [pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *