INDOPOLITIKA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur di Jawa Tengah lantaran sektor ekonomi dan pariwisata masih dalam proses pemulihan pasca hambatan pandemi selama dua tahun.
Ervita menilai menaikkan tarif naik ke Borobudur Rp750.000 untuk wisatawan domestik dan 100 dolar AS atau sekitar Rp1,45 juta untuk wisatawan mancanegara belum tepat dilakukan saat ini.
Ia menyarankan pemerintah untuk menghilangkan kesan negara berbisnis dengan rakyatnya melalui tarif kunjungan wisata yang tinggi mengingat masyarakat juga diberikan hak untuk menikmati warisan masa lalu tersebut.
Menurutnya, Borobudur merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, sehingga tidak seharusnya diberi tarif tinggi. Apabila tarif kunjungan tinggi dikhawatirkan hanya orang yang punya uang saja yang bisa ke stupa dan bisa memicu kecemburuan sosial.
Lebih lanjut anggota parlemen dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu menegaskan dirinya sangat mendukung upaya konservasi candi supaya mengalami kerusakan. Namun upaya tersebut bisa dilakukan dengan membuat dan menerapkan peraturan yang tegas dan ketat sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warisan sejarah mereka.
“Misalnya hanya boleh di lantai berapa, atau pembatasan berapa orang ke lantai tertentu, wajib memakai sandal, anak-anak tidak boleh berlarian, itu bisa diatur. Kita bisa bandingkan dengan Ankor Wat di Kamboja kan juga dengan pembatasan-pembatasan, ada puncak yang tidak bisa dinaikin dan sebagainya,” terang Ervita.
“Pelan-pelan saja, atau bertahap, jangan tiba-tiba seperti ini, dan sekali lagi momentumnya sangat tidak tepat. Tiket masuk naik tinggi tidak banyak wisatawan yang datang, dampaknya pedagang sepi lagi. Saran saya sebaiknya ditunda saja,” pungkas Ervita.[dbm]
