Soal Pembentukan Kabinet, Muhammadiyah Hormati Hak Prerogatif Presiden

  • Whatsapp
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad. (Foto:Google).

Muhammadiyah menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogatif sepenuhnya Presiden terpilih.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan hal itu menanggapi munculnya pemberitaan yang mempersepsikan bahwa warga Muhammadiyah tidak puas dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga:

“Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK,” kata Dadang yang juga Guru Besar Islam Negeri Sunan Gunungjati, Bandung, Jawa Barat dalam keterangannya, Minggu (27/10/2019).

Karenanya, lanjut Dadang, pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, yang mempersoalkan pengangkatan Menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.

Dadang mengimbau agar para anggota/kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.

“Karena Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim berkata pihaknya sangat kaget karena Jokowi memilih pendiri Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Muhammadiyah enggak terlibat politik praktis, ingar-bingar, tarik-menarik. Kita¬†high politic. Kecewa, pasti,” kata Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10).

Lebih lanjut lagi Fahmi menambahkan kekecewaan yang sama pun dirasakan Nahdatul Ulama (NU) karena perwakilan organisasi itu tak menduduki kursi di Kementerian Agama. Diketahui, Jokowi justru memilih Fachrul Razi yang berlatar belakang militer sebagai Menteri Agama.[Rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *