Daerah

Soal Problem Kemiskinan di Kepri, Mustofa Widjaja: Harus Jadi Perhatian Bersama

Batam – Problem kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi perbincangan banyak kalangan, terlebih semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada tahun 2017.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menyebut, angka penduduk miskin di Triwulan III (September) tahun 2017 naik dibandingkan Triwulan I (Maret). Jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kepri mencapai 128.430 ribu pada September 2017 atau (6,13 persen) dari total penduduk Kepri.

Menanggapi kondisi tersebut, Pembina Forum Kepri Bersatu (FKB) Mustofa Widjaja mengatakan, problem kemiskinan saat ini diperlukan komitmen multi stakeholder dengan merumuskan formula yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan di Kepri.

“Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha, dalam membangun wilayah Kepri melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan,” ungkap Mustofa dalam kegiatan safari ramadan dan buka puasa bersama BKDI Batam dan jamaah masjid Baitur Rahman & IPPOB – BP Batam, Rabu (6/6) sore.

Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2019 Dapil Kepri ini menyampaikan komitmennya untuk bersama semua pihak memecahkan problem kemiskinan di Kepri.

“Komitmen bersama ini bukan saja dalam bentuk program-program saja, tetapi solusi yang diambil dalam upaya pengentasan kemiskinan dari daerah kota atau kabupaten di Kepri,” ujar Mustofa.

Lebih lanjut, Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat ini juga meminta Pemerintah Daerah agar dapat mengurangi, bahkan jika perlu menghilangkan dahulu program yang tidak ada keterkaitannya dengan isu kedaerahan.

“Seperti untuk pengentasan kemiskinan berada pada program pendidikan dan kita minta program itu diutamakan dengan dana yang besar. Sehingga nantinya bisa menjadi pemicu menjadikan masyarakat lebih baik,” ujarnya.

Mengenai ekonomi masyarakat yang kaitannya dengan daya beli, lanjut Mustofa, harus mendapatkan perhatian pemerintah dengan langsung turun ke lapangan untuk mengatasinya.

“Begitu juga dengan persoalan infrastruktur dasar jangan sampai untuk kepentingan tertentu, tetapi harus ada keterkaitannya dengan pengentasan kemiskinan di daerah,” pungkas Mustofa. (nf/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close