INDOPOLITIKA.COM – Inisiasi Ustadz Abdul Somad (UAS) menggalang donasi patungan untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala-402 menuai pro kontra. Ada yang memandang gerakan UAS ini positif dan sebaliknya ada juga yang pesimis dana akan terkumpul. Pasalnya harga satu unit kapal selam berkisar triliunan.
Kendati banyak menuai pro kontra, menurut Ustadz Hilmi Firdaus, apa yang dilakukan UAS bersama Masjid Jogokariyan tak perlu dinyinyirin. “Jgn nyinyir dengan patungan Kapal selam yang diinisiasi teman-teman kami di Masjid Jogokariyan & diendorse juga oleh UAS,” cicit Ustadz Hilmi melalui akunnya @Hilmi28, dilihat, Selasa, (27/4/2021).
“Berapapun hasilnya, seharusnya Indonesia bangga memiliki rakyat yang sangat peduli dengan Hankam negerinya. Sekaligus juga pemerintah harusnya malu jika tidak bisa membeli yang baru dengan APBN,” sambungnya.
Sementara Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akunnya @AzzamIzzulhaq menuliskan, dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 466 Triliun bisa saja digunakan untuk membeli kapal selam baru. Tidak perlu puluha, katanya, cukup satu saja dari anggaran untuk ibu kota baru itu.
“Rp 466 Triliun dana pemindahan ibukota negara jika digunakan untuk membeli kapal selam baru, Indonesia bisa mempunyai 80 unit. Jika 80 unit dianggap kebanyakan, potong saja sedikit anggaran tsb untuk membeli 1 kapal selam baru. Harga 1 unit ‘hanya’ Rp 5,8T, murah. Yg mahal, kemauannya,” sindirnya.
Mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut buka suara apa yang dilakukan UAS. “Kenapa klean kok “ngamuk” krn ada orang inisiatif kumpulkan uang utk beli kapal selam padahal dulu orang Aceh mengumpulkan uang utk beli pesawat utk buat Garuda dan berhasil besarkan Garuda. Jadi biasa sajalah,” tuturnya.
Respon DPR
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf mengatakan, ajakan patungan beli kapal selam oleh penceramah kondang itu adalah bagian dari nilai konstitusionalitas sebagai warga negara yang diatur di dalam Pasal 30 UUD 1945 terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
“Gerakan ‘patungan beli kapal selam’ ini belum tentu cukup, karena harga kapal selam yang ada saat ini sangatlah mahal. Akan tetapi paling tidak gerakan ini dimaknai sebagai bagian dari koreksi publik kepada pemerintah,” terang Muzammil, yang juga menjabat Ketua Polhukam DPP PKS.
Menurutnya, pemerintah bersama DPR yang bertugas menetapkan APBN ke depannya harus dapat merumuskan hal yang paling urgen terlebih dahulu. “Akhirnya marilah kita kirimkan doa terbaik kita untuk prajurit TNI AL yang gugur di KRI Nanggala-402. Jayalah TNI ku,” demikian Al Muzammil Yusuf. [ind]
Tinggalkan Balasan