Soekarno Anti Islam? Efek Politik Identitas Post Truth, Siasat dan Aksi Politisisasi Agama oleh Politisi Oportunis

Hasanudin, Ketum Jaros 24

Oleh: Hasanudin, Ketua Umum Jaros 24

INDOPOLITIKA.COM – Di tengah gairah partisipasi politik rakyat Indonesia, khususnya pada masa kampanye pilpres 2014 dan 2019 terlebih pada panasnya pilkada DKI 2017, memicu keramaian ragam ekspresi politik. Tak terkecuali maraknya narasi dan kampanye hitam. Timbul kelompok yang menuduh kelompok lain termasuk kalangan PDIP dan NU serta simpatisannya dengan labeling buruk.

Dituduh sebagai ‘kafir’ dan ‘PKI’. Ramainya tuduhan ini berbanding lurus dengan meningkatknya gairah sebagian komunitas Islam intoleran-radikal yang terlibat dalam perhelatan politik. Secara historis, terjadinya tuduhan kafir dan PKI, dianggap sebagai kelanjutan dan efek stigma (pandangan negatif) atas Soekarno yang dianggap ‘terlibat’ pada G 30 S/PKI sekaligus stigma atasnya sebagai tokoh nasional yang anti Islam.

Terkait tuduhan atas Soekarno sebagai PKI, sungguh jauh panggang dari api. Tidak terdukung logika dan fakta valid. Tapi kenapa itu terjadi? Yang paling mungkin dan logis untuk dipahami adalah karena Soekarno merupakan kekuatan besar yang harus ‘dibunuh karakternya’. Mengingat masih besarnya antusiasme dan dukungan rakyat atas Soekarno di tengah kontroversi peralihan kekuasan pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai pemimpin kekuatan politik orde baru ketika itu.

Soeharto dan lingkarannya menyadari akan kelemahan reputasi politiknya. Akan mengalami kesulitan besar kalau harus berkompetisi jasa dan prestasi dengan Soekarno dalam perjuangan atas Indonesia. Maka dibutuhkan strategi jitu untuk menaklukkan kekuatan pengaruh Soekarno. Maka dilakukanlah ragam cara untuk mendiskreditkan, mendowngrade dan membunuh karakter Soekarno dengan framing sebagai PKI.

Sebuah strategi perang poltik yang lebih mudah dan murah. Setidaknya framing itu bisa digunakan untuk membungkam dan memberangus seluruh kekuatan Soekarno yang dikhawatirkan mengganggu kelanggengan kepentingan kekuasaan Orde Baru.

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.