Sudah Vonis, KPK Setor Rp3,5 M Uang Denda dan Pengganti Eks Gubernur Sultra ke Negara

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri/net

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti dan denda dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, terpidana kasus korupsi dan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Uang senilai Rp 3,5 miliar disetor KPK ke kas negara.

Hal itu dilakukan setelah terpidana Nur Alam berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bacaan Lainnya

“Tim Jaksa Eksekutor KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara pelunasan uang hasil penagihan, dengan total sejumlah Rp 3,5 miliar dari Terpidana Nur Alam berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Ali Fikri mengatakan, penagihan yang dilakukan tim jaksa KPK kepada Nur Alam merupakan bagian dari pemulihan ekonomi negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor.

“KPK melalui Direktorat pengelolaan barang bukti dan eksekusi terus aktif melakukan penagihan uang denda, maupun uang pengganti terhadap para terpidana korupsi yang perkaranya ditangani KPK,” kata Ali.

Sebagai Informasi, Nur Alam divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Nur Alam terbukti terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan menerima gratifikasi.

Nur Alam menyalahgunakan jabatannya selaku Gubernur Sultra dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Saat itu, Nur Alam mengeluarkan Surat Izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Dia terbukti menerima suap senilai US$ 4.499.900 atau setara dengan Rp 40.268.792.850 dari Richcorp International Ltd. Uang tersebut diterima melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri.

Nur Alam diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung. Dia dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Bernomor 2633 K/PID.SUS/2018 per tanggal 5 Desember 2018.

Mahkamah Agung mendakwa Nur Alam dengan kurungan penjara selama 12 tahun. Serta, dia diwajibkan membayar pidana denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurangan.

Selain itu, Nur Alam diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 2,7 miliar. Kemudian Hakim memutuskan Hak Politik Nur Alam dicabut selama 5 tahun usai menjalani masa Pidana Pokok. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.