Hukum

Sumut Jadi Provinsi Yang Bebas Korupsi, Musa Rajekshah: Kewajiban, Bukan Pilihan

Medan – Calon wakil gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengaku prihatin terkait ditetapkannya 38 anggota DPRD provinsi Sumut menjadi tersangka korupsi oleh KPK. 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 disangka menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Penetapan tersangka itu dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo.Menurut Agus, KPK sudah mengeluarkan surat pada 29 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut. Surat itu perihal pemberitahuan penyidikan oleh KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPRD Sumut itu. Dalam surat itu dilampirkan nomor surat perintah penyidikan (sprindik) per tanggal 28 Maret 2018.

Musa Rajekshah yang dimintai komentarnya terkait peristiwa tersebut mengaku tercengang dan merasa sangat malu. Bagaimannpun nama baik Sumut pasti tercoreng dengan kejadian itu. Musa menyampaikan, ia dan timnya telah mengkaji secara mendalam, salah satu persoalan yang mendesak untuk diperbaiki adalah persoalan tata kelola pemerintahan, penganggaran yang tepat sasaran dan pro poor budget serta memberantas penyimpangan dan pelanggaran. “Kami dapat data yang valid, Sumut ini masuk 5 besar provinsi yang banyak kasus korupsinya. Karenanya ini menjadi prioritas kami. Menciptakan dan menjalankan penerintahan yang profesional, bersih dan bebas korupsi,” ujarnya melalui sambungan telpon, Sabtu (31/3).

Bang Ijeck, demikian Musa Rajekshah biasa disapa, menekankan fokus pemerintahannya ke depan adalah menata sistem yang transparan, responsif, adil dan berbasis teknologi. Menurutnya, tidak ada pilihan selain berbenah. Kalau tradisi buruk tidak dipangkas maka Sumut akan tenggelam. “Kita ini bersyukur jadi orang Sumut. Daerah yang kaya raya dengan SDA dan SDM yang melimpah. Sumut harus maju dan sejahtera. Kita harus punya martabat. Menjadi provinsi yang bebas korupsi adalah kewajiban, bukan pilihan,” pungkasnya.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close