Hukum

Sunariah Mohammad Yusuf Ajak Kaum Perempuan Jadi Pelopor Perlindungan Anak

Batam – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tanggal 23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 1984 merupakan bentuk kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap  perlindungan anak Indonesia.

Menyambut peringatan hari tersebut, calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri 5 Kota Batam B yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji dan Sagulung, Sunariah Mohammad Yusuf, menyatakan peringatan HAN menjadi momentum penting untuk mendorong dan meningkatkan peran perempuan sebagai pelopor perlindungan anak.

“Kaum perempuan harus jadi pelopor perlindungan anak, karena bagaimapun ibu adalah madrasah utama bagi anak.Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga anak-anak kita kelak menjadi penerus bangsa yang cerdas, dan berkarakter,” kata Sunariah Mohammad Yusuf saat mengisi pembekalan sejumlah guru di Hang Nadim Malay School, Kota Batam, Senin (23/7).

Selain itu, aktivis perempuan Kepri juga ini menekankan, selain peran seorang perempuan atau ibu, keluarga juga sebagai institusi pertama yang bisa melindungi anak.

“Peran keluarga sangalah penting dalam mendidik anak. Bagaimanapun pendidikan karakter itu dimulai dari lingkungan keluarga,” ujarnya.

Direktur Hang Nadim Malay School ini juga menilai, anak-anak di Kepri masih banyak yang masih belum mendapatkan perlindungan dan hak atas pendidikan. Oleh sebab itu, dirinya bertekad maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri salah satunya untuk memperjuangkan hak anak.

“Ke depan kami akan mencanangkan dan meningkatkan program yang berkaitan dengan perlindungan anak dan memperjuanglan hak anak atas pendidikan, anak-anak kita di Kepri masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya.

Hak pendidikan terhadap anak di Kepri, menurut Sunariah masih belum terealisasi secara merata. Dirinya memandang perlu ketegasan dan upaya pemerintah dalam mengentas anak-anak putus sekolah.

“Ini kewajiban pemerintah sesuai amanat undang-undang. Jangam sampai ada anak di Kepri yang tidak sekolah, mari jadi pelopor untuk perlindungam anak,” pungkasnya. (ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close