Surat Sponsorship Itu Untuk Kerjasama Bukan Untuk Minta Uang

  • Whatsapp
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Prof Zudan Arief Fakrulloh

INDOPOLITIKA.COM- Beredarnya surat sponsorship ke pihak swasta untuk peringatan HUT Korpri di media sosial ramai diperbincangkan. Nitizen menyangka Korpri sedang meminta sumbangan kepada pihak swata untuk memeriahkan acaranya.

Mendengar isu tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Prof Zudan Arief Fakrulloh membantahnya. Surat itu dikirimnya untuk mengajak kerjasama secara sukarela.

Muat Lebih

“Dalam peringat HUT Korpri, tidak meminta sumbangan kepada pihak lain. Korpri mengajak bekerja sama sponsorship secara sukarela dengan hak dan kewajiban yang jelas,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Prof Zudan Arief Fakrulloh kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Kata dia,  bagi pihak swasta yang akan bekerjasama dengan nya, akan mendapatkan ruang dan kesempatan untuk promosi dan memasarkan produk produknya dalam acara Korpri. Seperti mendapatkan stand hall untuk ekspo, memasang spanduk, iklan, banner, poster dalam acara acara Korpri.

“Korpri memberikan kerjasama untuk berbagai lembaga berpromosi dan marketing produk produknya. Lembaga tersebut boleh memasang logo perusahaannya dalam acara tersebut baik di dalam maupun di luar ruangan. Banyak hak-hak yang diberikan dalam kerjasama tersebut,” ujarmya.

Zuldan menjelaskan dalam perayaan HUT ke-48 Korpri tahun 2019, terdapat 8 kegiatan besar yang meliputi 4 dimensi manusia. Yaitu olah raga, olah rasa, olah rasio dan olah ruh/jiwa. 8 kegiatan tersebut antara lain pekan olah raga nasional ASN, ziarah, seminar/pelatihan, apresiasi seni, korpri expo, bakti sosial dan Korpri Award.

“Korpri Pusat yang saat ini saya pimpin, sudah tidak memungut iuran anggota. Jadi tidak ada lagi gaji PNS yang dipotong untuk disetor ke Korpri pusat. Iuran untuk Korpri Pusat sudah lama kita hapus. Bila ada kepengurusan Korpri Kabupaten/Kota/Provinsi memungut iuran, itu digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan ini dibolehkan dalam AD/ART Korpri.

Aturan tentang kerjasama dengan pihak swasta kata Zulhan sudah diatur Dalam Pasal 126 UU Nomor 5 tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan Korpri tidak dilarang untuk bekerjasama dengan lembaga swasta. Bahkan dalam UU ASN dibolehkan Korpri memiliki unit usaha untuk mensejahterakan anggota.

“Bahkan saat ini Korpri di berbagai tingkatan kepengurusan mengelola unit usaha. Seperti Korprimart, Gampang Umroh Bareng Korpri, toko online Korpri, koperasi Korpri dan lain lain,” pungkas Zudan.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *