Hukum-Parlemen

Surpres “Kematian” KPK Dikirim ke DPR

Jokowi Dinilai Gagal Emban Amanah Bung Hatta Anticorruption
  • Whatsapp
Surpres yang dikirim Joko Widodo ke DPR terkait Revisi UU KPK

INDOPOLITIKA.com- Analis Transparency International Indonesia Alvin Nicala menilai langkah Presiden Joko Widodo mengirim Surpres revisi UU KPK ke DPR menjadi pertanda buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih bagi penegakan hukum kedepanya.

“Presiden mengkhianati kepercayaan publik dan janji politiknya. Padahal dalam salah satu Nawacitanya memperkuat KPK,” kata Alvin Nicola, kepada wartawan, Kamis (12/9).

Baca Juga:

Dari 9 poin Nawacita, Alvin menyebut poin nomor 4 memuat janji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. “Ini jadi preseden buruk bagi citra Indonesia di dunia internasional dan menurunkan kepercayaan investor karena lemahnya penegakan hukum korupsi,” kata Alvin.

Sementara Peniliti ICW Donal Fariz menyebut Jokowi lebih mendengarkan partai politik dibandingkan suara rakyat. Itu menjadi sejarah terburuk pemerintahan Jokowi sejauh ini. “Surpres akan menjadi sejarah terburuk dalam kepemimpinan Jokowi,” jelas Donal.

“Sekarang KPK berada diujung tanduk karena pembahasan di DPR cenderung tidak akan terkontrol,” imbuh dia.

Donal mengaku kecewa terhadap keputusan Jokowi atas supres revisi UU KPK tersebut. Presiden Jokowi dinilainya gagal memenuhi harapan publik menjadi benteng terakhir dari upaya pelemahan KPK.

“Keputusan Presiden tidak hanya mengecewakan, tapi menyakitkan bagi pemberantasan korupsi. Presiden gagal memenuhi harapan publik untuk menjadi benteng terakhir dari upaya pelemahan melalui revisi UU yang diusulkan oleh DPR. Padahal beliau sendiri penerima Bung Hatta Anticorruption,” jelas dia.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *